oleh

Ahok Ajak Sunny Tanuwidjaja Ketemu Mega dan Surya Paloh

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (CNN Indonesia/Aghnia Adzkia)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (CNN Indonesia/Aghnia Adzkia)

JAKARTA I Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku berteman baik dengan Sunny Tanuwidjaja. Ia mengajak  Sunny bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh

“Dia cenderung teman sih. Saya ajak Sunny ketemu Bu Mega saya dan Surya Paloh supaya dia melihat bagaimana menghadapi mereka,” kata Ahok ketika ditemui di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kamis malam (7/4).

Ahok tak merinci kapan dan di mana pertemuan dengan dua tokoh politik ini dilangsungkan. Pertemuan itu, menurut Ahok, agar memudahkan Sunny mendapat data yang tengah menyusun disertasinya untuk studi doktoral di Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat. Sunny ingin melihat bagaimana gaya politik bekas Bupati Belitung Timur ini.

“Ya dia monitor saja untuk Pilgub 2017 ini,” katanya.

Sunny juga kerap berbincang dengan Ahok untuk persoalan apa pun mulai dari urusan politik sampai hal remeh-temeh. Dari situlah Ahok berpendapat orang menganggap Sunny sebagai staf khususnya.

“Ya bisa aja orang anggap stafsus karena sering bolak balik ke sini,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Sunny dan Direktur PT Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma untuk bepergian ke luar negeri. Keterangan keduanya diperlukan terkait dengan penyidikan kasus suap pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan sejak 6 April 2016.

Perkara suap dalam pembahasan raperda mencuat seusai KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi di sebuah mal di Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebanyak Rp1,14 miliar yang diduga diberikan oleh Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja melalui perantara karyawan PT APL Trinanda Prihantoro.

Seluruh uang tersebut diduga sebagai pelicin agar PT APL bisa mempengaruhi pembahasan dua raperda terkait teluk Jakarta, di antaranya tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai di Jakarta Utara. (CNN)

Komentar

Berita Lainnya