“Permasalahan BKB yang menjadi icon Kota Palembang, sudah sangat komplex. Mulai dari PKL sampai parkir liar yang mematok tarif melebihi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini harus segera diperbaiki, apalagi Palembang akan menjadi Asian Games,”Kata Plt Sekda Kota Palembang, Kurniawan, usai rapat di ruang rapat II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Rabu (29/6).
Lebih lanjut disampaikan Kurniawan, dari hasil rapat bersama yang juga dihadiri perwakilan Kodim 0418 dan Polresta Palembang, pihaknya berencana akan melakukan sterilisasi dengan cara menutup area BKB termasuk jalan dari kendaraan roda dan roda empat.
“Didepan BKB akan kita sterilkan, termasuk untuk parkir motor dan mobil,” terangnya.
Kurniawan menambahkan, untuk solusi terhadap PKL dan parkir, pihaknya sudah mempersiapkan lokasi untuk memberikan tempat pengganti. Dimana, PKL akan dipindahkan ke Pasar 16 Ilir. Untuk parkir, akan disiapkan kantong parkir di luar BKB dan dibawah Jembatan Ampera.
“Kita ingin BKB benar-benar jadi objek wisata. Karena kondisi BKB saat ini sudah sangat semberawut, ditambah lagi banyak laporan dari masyarakat jika parkir di BKB untuk roda dua dipinta Rp 5-10 ribu dan roda empat Rp 20 ribu,” tuturnya.
Untuk pelaksanaannya, sterilisasi akan dimulai usai lebaran, sekitar tanggal 10 Juli 2016. Penertiban dilakukan setelah kontrak beberapa kegiatan seperti pasar malam yang sedang berjalan sekarang habis.
“Kedepan, semua izin harus melalui persetujuan Walikota. Event nya juga, harus bersifat promo daerah. Tidak boleh sembarang event,” jelasnya.
Kurniawan menambahkan, Pemkot Palembang juga berencana akan membentuk tim terpadu dengan melibatkan semua pihak, termasuk Kodim dan Polres. Dimana, akan ada pos terpadu yang berfungsi sebagai pengamanan dan informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke BKB.
“Kita akan tempatkan pos terpadu di dua objek wisata di Palembang, termasuk Kambang Iwak (KI),” ulasnya.
Disampaikan Kurniawan, apa yang dilakukan pihaknya, sebagai antisipasi 1 tahun kedepan jelang Asian Games 2018 di Palembang. Untuk mensukseskan hal itu, pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi sesuai tupoksi masing-masing SKPD seperti Satpol PP dan Dishub.
“Kita akan memberikan sanksi agar pelaksanaannya lebih efektif. Seperti, parkir yang menerakan tarif diluar perda, akan kita serahkan ke pihak kepolisian,” tandasnya. (Supardi)
