Palembang – WRI Indonesia bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) mengawali kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) sebagai bagian dari upaya nasional menekan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan iklim.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki komitmen dalam usaha pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan kebijakan pembangunan dan tata ruang wilayah daerah dengan karakterisik dan potensi daerah. Sumatera Selatan yang selama ini dikenal sebagai penghasil batubara, menghadapi tantangan besar dalam mengharmonisasikan pembangunan ekonomi dengan komitmen pengurangan emisi ini. Dukungan WRI Indonesia terhadap penyusunan RPRKD ini merupakan bagian dari inisiatif IKI-LTS 2050 is Now dalam menstrategikan rencana kerja dan aksi Indonesia dalam memprioritaskan pembangunan rendah karbon.
Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon di tingkat daerah menjadi salah satu prioritas nasional sebagai langkah mitigasi dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga mencapai emisi nol bersih (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Nizhar Marizi, Ph.D., Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas, menuturkan, ”Harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan rendah karbon di berbagai sektor memerlukan koordinasi yang komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat dampak perubahan iklim telah terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan. Peningkatan emisi GRK berdampak pada meningkatnya risiko krisis air, kerentanan pesisir, kejadian penyakit sensitif iklim, dan perubahan curah hujan. Dalam RPJPN, terdapat lima sasaran visi yang perlu menjadi rujukan dalam RPRKD, salah satunya memastikan peningkatan pendapatan per kapita tanpa memberikan dampak negatif jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.”
Penyusunan RPRKD tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan rendah karbon, tetapi juga untuk mencapai visi ekonomi hijau dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Diskusi menggarisbawahi pada implementasi yang konkret terhadap rencana pembangunan yang terintegrasi dengan baik dalam mencapai target pengurangan emisi dan integrasi pembangunan yang berketahanan iklim.
M. Adhie Martadhiwara, Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan bahwa daerahnya memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, termasuk komoditas pertanian dan pertambangan. “Pemerintah provinsi telah memastikan adanya regulasi dan peraturan yang cukup jelas terhadap visi pembangunan ekonomi hijau dengan potensi daerah yang ada saat ini, terutama untuk penghidupan masyarakat.”
Egi Suarga, Senior Manager for Climate WRI Indonesia, menambahkan, “Dengan menyusun dokumen kebijakan rendah karbon yang menggunakan analisis rasional dan terukur akan memberikan gambaran kebijakan yang berbasis data. Dengan data yang komprehensif, transparansi dan akuntabilitas, serta proses pemantauan yang terintegrasi, WRI Indonesia akan mendukung pengembangan mode dengan melihat keterhubungan dari berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, limbah, energi, dan penggunaan lahan.”
WRI Indonesia telah mendukung penyusunan RPRKD di beberapa daerah lain seperti di provinsi Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat, dengan memprioritaskan agenda pembangunan yang selaras dengan target iklim melalui pendekatan dinamika sistem, serta pelaporan, pengawasan, dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim menuju emisi nol bersih di tingkat provinsi.
