oleh

Upaya Propaganda OPM Sebar Hoax TNI-Polri Tembak Mati Remaja

Beritamusi.co.id | Aparat TNI-Polri mengungkap Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak melulu melancarkan serangan lewat baku tembak. OPM juga menyebarkan berita bohong (hoax) dengan tujuan propaganda.

Setidaknya, dalam sepekan ini, OPM menyebarkan kabar aparat TNI-Polri menembak mati remaja. Hoax pertama disebarkan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Sebby Sambom.

Sebby menyebarkan hoax ada remaja anggota KKB yang tewas ditembak aparat di Kabupaten Mimika, Papua. Dia mengklaim dalam kontak tembak di Mile 53 PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, salah satu anggota KKB yang tewas ditembak aparat adalah remaja Yasko Nebekalem (17).

“Faktanya, dua orang KKB yang tewas dalam kontak senjata dengan aparat TNI-Polri, dan dapat dipastikan keduanya telah berusia dewasa. Berdasarkan info lapangan bahwa terdapat dua orang yang tewas dalam kejadian kontak tersebut, yakni Ferry Ellas (35),” kata AKBP Era dalam keterangan tertulis yang diterima seperti dilansir Antara, Selasa (2/3/2021).

Dia menyatakan itu berdasarkan hasil pencocokan wajah daftar pencarian orang (DPO) KKB dengan kedua jenazah. Tidak hanya wajah, atribut kedua pelaku dalam foto mirip dengan jenazah yang ditemukan di lokasi kontak tembak.

“Dari identifikasi gambar ditemukan kemiripan antara jenazah pelaku dengan foto Ferry Ellas dan itu berdasarkan pencocokan atribut yang digunakan oleh pelaku baik pakaian yang digunakan, jam, kalung, anting, postur tubuh dan wajah,” katanya.

AKBP Era menduga Sebby sengaja menebar hoax soal remaja 17 tahun dari KKB ditembak untuk memunculkan kesan negatif terhadap TNI-Polri. Dia mengatakan penyebaran hoax tersebut menjadi salah satu propaganda KKB.

Anggota KKB yang juga Danton Kodap III Kalikopi, Ferry Elas yang tewas dalam kontak tembak di Mimika (dok Polda Papua)
Anggota KKB yang juga Danton Kodap III Kalikopi, Ferry Elas yang tewas dalam kontak tembak di Mimika (dok Polda Papua)

Namun menurutnya, pernyataan Sebby menunjukkan borok KKB. Pernyataan Sebby soal adanya anggota KKB berusia 17 tahun membuktikan kelompok tersebut mendoktrin para remaja untuk menjadi seorang kriminal bersenjata.

Ia mempertanyakan jika KKB mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua, mengapa mereka tega mendoktrin generasi muda yang merupakan masa depan Papua, untuk mengikuti jejak kebrutalan mereka.

“Sudah banyak informasi dari masyarakat Papua mengenai intimidasi KKB terhadap anak-anak mereka. Intimidasi dilakukan oleh KKB agar mau tak mau para remaja bergabung dengan mereka,” kata AKBP Era Adinata.

OPM juga menyebar hoax ada siswa SMP kelas 2 tewas ditembak TNI-Polri. TNI menepis mentah-mentah kabar hoax tersebut. Simak di halaman selanjutnya.

Propaganda Lewat Kabar Siswa SMP Ditembak Mati

Propaganda OPM tidak berhenti di situ. Kasus kedua, beredar informasi bahwa korban baku tembak di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, adalah seorang siswa SMP kelas II. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III memastikan korban baku tembak tersebut ialah anggota kelompok separatis bersenjata (KSB) yang didasarkan fakta-fakta di lapangan.

“Dari barang bukti yang didapat, dipastikan bahwa korban adalah KSB. Wajah, ciri, dan atribut korban (gelang dan cincin) sama dengan foto-foto yang ada di telepon genggamnya dan itu menjadi bukti kuat bahwa yang bersangkutan adalah KSB,” kata Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, dalam keterangan tertulis, Senin (8/3).

Baku tembak tersebut terjadi di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (6/3) sekitar pukul 11.52 WIT. Dalam peristiwa tersebut, seorang anggota KKSB pun mengalami luka.

Melalui media sosial (medsos), beredar kabar bahwa korban merupakan warga sipil yang masih duduk di kelas II SMP. Kolonel Suriastawa mengatakan pihak OPM kerap kali membentuk opini untuk menyudutkan aparat TNI-Polri dan pemerintah Indonesia.

Dia menjelaskan, meski di internal OPM terdapat banyak faksi yang saling berebut kepentingan, secara garis besar, OPM mempunyai tiga sayap gerakan, yakni sayap politik, klandestin, dan bersenjata.

“Tiga sayap gerakan ini memanfaatkan medsos untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi dan menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia (termasuk TNI-Polri) terkait masalah Papua melalui berbagai platform medsos,” jelasnya.

“Jadi yang dihadapi bukan hanya kelompok separatis bersenjata (KSB) yang ada di gunung-gunung saja, tetapi juga politik dalam dan luar negeri dan kelompok klandestin yang bisa berprofesi apa pun,” tambahnya.

Selain itu, di medsos, OPM sering menyebarkan informasi telah menembak puluhan anggota TNI-Polri hingga tewas. Mereka, lanjutnya, menyertakan waktu dan tempat tertentu agar seolah-olah benar terjadi, padahal berita tersebut bohong alias (hoax).

Padahal, kata Kolonel Suriastawa, untuk mengetahui kebenaran jatuhnya korban dari TNI-Polri sangatlah mudah. Sebab TNI-Polri adalah alat negara resmi yang tertib adminstrasinya.

“Satu saja personel gugur, pasti akan diikuti dengan proses administrasi yang jelas, dari mulai evakuasi korban, pemakaman, sampai dengan pemenuhan hak-hak korban dan ahli warisnya,” tambahnya.

Dia mengatakan KKSB kerap menyebarkan berita bohong untuk memprovokasi, mengintimidasi, sekaligus membentuk opini bahwa gerakan sayap bersenjata mereka selalu unggul. Tapi sebaliknya, begitu anggotanya tewas dalam kontak tembak ataupun ditindak tegas TNI-Polri, mereka mengklaim korban sebagai warga sipil.

“Tujuannya untuk membentuk opini dunia dengan menyudutkan TNI-Polri dan pemerintah Indonesia,” katanya.

Kolonel Suriastawa menambahkan, sayap gerakan bersenjata KKSB bergerilya dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak semuanya membawa senjata saat melancarkan aksinya.

“Jangan dibayangkan seperti foto mereka di medsos yang bergerombol puluhan/ratusan orang dan semuanya bersenjata. Dalam aksi gerilyanya, dari 5-7 orang hanya 1 atau 2 yang bersenjata dan bila terjadi kontak, orang yang selamat bertugas membawa kabur senjata. Kemudian di-posting di medsos mereka bahwa korban adalah warga sipil karena tidak bersenjata,” jelasnya. (Detik.com)

Komentar

Berita Lainnya