oleh

Tolak KIP, Masyarakat Belo Laut Ngadu ke DPRD Babel

PANGKALPINANG – Penolakan terhadap keberadaan Kapal Isap Produksi (KIP) terus disuarakan oleh masyarakat Belo Laut Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini perwakilan masyarakat di daerah itu mendatangi gedung DPRD Babel untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi didampingi Wakil Gubernur, Abdul Fatah, Kepala Dinas ESDM, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Rapat dengar pendapat ini digelar di ruang banmus DPRD Babel, Senin (30/11/2020).

“Pada rapat tersebut kita sama-sama bisa mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan kelompok nelayan dan masyarakat sekitar yang terdampak dari kegiatan penambangan KIP PT. Timah dan mitranya,” kata Amri Cahyadi kepada wartawan usai RDP.

Amri mengungkapkan, keberadaan KIP itu sudah meresahkan masyarakat Belo Laut yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan tentu saja menggantungkan hidupnya dari hasil tangkap ikan.

“Dikarenakan, kegiatan itu (aktivitas keberadaan KIP-red) kurang lebih satu mil dari pesisir, kemudian disitulah tempat nelayan rajungan, nelayan udang mencari hasil tangkapannya di pesisir, ambil contoh, kerambah mereka penuh dengan lumpur,” terangnya.

“Kemudian dari hasil rapat dengar pendapat itu, terungkap juga bahwa tidak sosialisasi dari PT. Timah dengan aparat desa maupun perwakilan masyarakat yang terdampak dari aktivitas KIP itu,” tambahnya.

Setelah mendengarkan aspirasi tersebut, diutarakan Amri, pihaknya meminta masukan kepada Dinas ESDM mengenai perspektif hukum tambangnya. Namun setelah ditelusuri, disampaikan dia, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Timah itu legal karena mengantongi izin usaha produksi (IUP) dan Amdal nya, kemudian dalam RZWP3K, daerah itu pun masuk zona tambang.

“Kemudian untuk PT. Timah, pembinaan dan pengawasannya itu dibawah Kementerian ESDM, sehingga Dinas ESDM kita memang tidak pernah diberitahukan atau diinformasikan untuk dilakukan sosialisasi itu,” ungkapnya.

“Dari sisi lingkungan hidup, Amdal itu dikeluarkan oleh gubernur, di dokumen Amdal itu ada kesepakatan yang harus disepakati oleh pihak pengusul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdampak, salah satunya adalah bagaimana antisipasi jika terjadi dampak sosial dari aktivitas tersebut,” lanjutnya.

Walaupun PT. Timah dan mitranya memiliki legalitas untuk melakukan pertambangan, namun secara perspektif lingkungan, dikatakan dia, PT. Timah dan mitranya wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal menyampaikan antisipasi dampak sosial yang ditimbulkan.

“Maka kesimpulannya, kami bersama Pak Wakil Gubernur bersepakat akan mengundang PT. Timah dan Polda khususnya yang menjaga kegiatan pertambangan tersebut untuk berbicara bersama mengenai aspirasi yang disampaikan nelayan ini,” terangnya.

“Kemudian dalam rapat RDP tadi memutuskan agar Pak Wakil Gubernur segera mengirim surat kepada PT. Timah untuk melakukan pemberhentian (aktivitas KIP-red) sementara sambil menunggu hasil kesepakatan dengan PT. Timah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak ini,” pungkasnya. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya