LUBUKLINGGAU I Belasan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Lubuklinggau, menggelar aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, guna menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap program studi (Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP), Senin (24/10).
Sekretaris IDI dr. Dwiyana Sulistia Ningrum menjelaskan, aksi damai tersebut, dilaksanakan serentak secara nasional di berbagai daerah, guna berharap pemerintah menghapuskan prodi DLP, karena dinilai hanya merupakan pemborosan anggaran.
“Jadi, kami para dokter menolak program DLP. Sebab, untuk meningkatkan pelayanan primer bukan dengan menambah prodi DLP, tetapi dengan menambah kualitas, baik dari segi peralatan, pelayanan dan lainnya,” ungkapnya.
Menurutnya, aksi ini juga bertujuan meminta pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dengan tidak memasukan DLP sebagai program studi yang setara dengan Spesialis.
“Kami minta pemerintah menghentikan rencana pembentukan program DLP. Program DLP akan menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk menjadi dokter. Untuk apa DLP?, sebab yang penting pendidikan kedokteran harus ditambah muatannya, sehingga dokter yang lulus langsung bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga anggarannya dapat digunakan untuk kepentingan di bidang kesehatan lain,” ungkapnya. (Pranata)
