oleh

Tidak Paham UU Keterbukaan Publik, Banyak SKPD di OKU Tidak Transfaran

BATURAJA I Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Kabupaten OKU masih banyak yang kurang paham dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Hal ini terbukti dari masih adanya sejumlah SKPD maupun instansi publik yang harus menghadapi sengketa terkait informasi publik.

Kordinator Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Hendra A Setiawan, mengatakan bahwa Sepanjang tahun 2015 terdapat 172 permohonan informasi yang disampaikan ke pihaknya terkait  keterbukaan informasi publik dengan termohon adalah instansi pemetintahan, baik satuan kerja perangkat daerah (SKPD), maupun badan,  instansi di kabupaten OKU, sehingga harus menghadapi sengketa di komisi informasi dan pengadilan.

“Sejauh ini masih ada sejumlah SKPD maupun badan publik yang harus menghadapi sengketa informasi publik, karena kurang pahamnya akan keterbukaan informasi publik, sehingga penyelesaian sengketa informasi harus dilakukan di Komisi Informasi. Ada Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga, Bapeda, BPMPD dan Bandiklat Ogan Komering Ulu (OKU),” Terang Hendra,

Hal ini terjadi, lanjut hendra, karna pihak terkait tidak bersedia menyediakan informasi yang diajukan oleh pemohon melalui Pejabat Pengelola Informasi Dekumentasi (PPID) OKU.

“Kita berupaya untuk memfasilitasi agar pihak terkait dapat menyelesaikan sengketa informasi publik dengan jalan musyawarah, tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah sehingga pihak pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi,” katanya.

Sementara untuk meminimalisir terjadinya sengketa keterbukaan informasi publik antar pemohon dengan sejumlah badan publik, pihaknya berencana membuat website PPID OKU, yang nantinya data diajukan pemohon dapat diberikan sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku.

“Selain membuat website, SKPD maupun badan publik nantinya harus membentuk PPID pembantu sesuai dengan surat edaran Bupati OKU Nomor 127/PPID/OKU/X/2015. Hal ini dilakukan agar pelayanan informasi dapat dilakukan secaraefektif cepat dan tepat waktu,” terangnya.

Hendra menegaskan, Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan ataupun tidak memberikan dan tidak menerbitkan informasi publik secara berkala. Selanjutnya, informasi publik wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000

“Ini berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Publik Bab XI, Ketentuan pidana pasal 52,” pungkasnya. (Deni A. Saputra)

Komentar

Berita Lainnya