Palembang – Fraksi PAN DPRD kota Palembang memberikan catatan kritis dan strategis, terutama mengenai kinerja Bapenda Kota Palembang dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2025 lalu menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.
Hal ini menjadi sorotan, mengingat pada periode sebelumnya, yakni tahun 2022, 2023, hingga 2024, Pemerintah Kota Palembang melalui Bapenda secara konsisten mampu melampaui target PAD yang ditetapkan.
“Tidak tercapainya target PAD pada tahun 2025 ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai stabilitas sistem perpajakan daerah dan efektivitas koordinasi antar instansi terkait,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD kota Palembang, Dauli, Minggu (29/3/2026).
Dauli mengatakan, pihaknya dari Fraksi PAN mempertanyakan variabel apa yang menjadi penghambat utama, apakah murni karena faktor eksternal ekonomi makro ataukah terdapat pelemahan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di lapangan.
“Pandangan kami, terdapat beberapa faktor yang perlu diklarifikasi oleh saudara Wali Kota. Pertama, kami melihat adanya kemungkinan penetapan target yang terlalu ambisius tanpa disertai kajian potensi riil yang mutakhir, sehingga angka yang dipatok tidak lagi linier dengan kemampuan objek pajak di Kota Palembang,” katanya.
Selanjutnya, yang kedua adalah sejauh mana optimalisasi digitalisasi pajak daerah telah berjalan, mengingat kebocoran potensi pendapatan seringkali terjadi pada sektor-sektor yang belum terintegrasi secara sistemik.
“Kami Fraksi PAN DPRD kota Palembang meminta penjelasan konkret terkait langkah-langkah jemput bola maupun penagihan piutang pajak yang tertunda. Kami mencatat bahwa selama ini Bapenda telah melakukan berbagai inovasi, namun hasil yang didapat pada tahun 2025 ini menunjukkan perlunya evaluasi total terhadap sumber daya manusia dan pola kerja yang ada. Kami mengingatkan bahwa PAD adalah instrumen utama untuk membiayai program-program pro-rakyat, dan perbaikan infrastruktur jalan di kota Palembang,” pungkasnya.
