PALEMBANG | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru menghadiri rapat koordinasi terkait evaluasi kegiatan pengendalian karhutla 2020 serta antisipasi karhutla periode puncak kemarau tahun 2021 bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) secara virtual dari Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (9/2/2021).
Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa penanganan karhutla tetap menjadi prioritas dan perhatian pihaknya terkhusus di wilayah yang rawan. “Pencegahan karhutlah secara permanen sangat mungkin dilakukan. Apalagi kita memiliki pengalaman untuk mengatasi terjadinya karhutla tersebut. Terbukti di tahun 2020 kemarin, Sumsel tercatat sebagai daerah relatif bebas asap meskipun ada beberapa titik hot spot saja,” kata Deru.
Bahkan, menurut HD, dengan pengalaman yang ada, Sumsel sendiri sangat siap melakukan upaya pencegahan karhutla secara permanen. Hannya saja dibutuhkan pengelolaan yang baik terhadap lahan yang dinilai rawan tersebut. Utamanya saat menghadapi musim kemarau di tahujn 2021. HD optimis Sumsel kembali menjadi daerah yang bebas asap akibat karhutla.
“Dari hasil pemantauan, karhutla ini kerap terjadi di lahan-lahan yang tidak terkelola. Di Sumsel sendiri, dari 1,3 juta hektar lahan, lebih dari 50 persennya merupakan hutan kawasan dan sebagiannya tidak produktif. Sebab itu, kita ingin ada rekomendasi pusat agar lahan tersebut dapat dikelola sehingga karhutla semakin dapat kita tekan,” tambahnya.
Dalam rapat secara virtual yang dihadiri juga oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Pandam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Danrem 044/Gapo Brigjen Jauhari Agus Suraji, Kajati Sumsel M Rum, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel itu, Gubernur Herman Deru menyebut sejak dari awal dirinya memimpin Sumsel.
Sejumlah upaya telah dilakukan diantaranya mengalokasikan dana khusus untuk urusan pencegahan karhutla, dimana pada tahun 2020 lalu, sedikitnya Rp45 milyar digelontorkan bagi 10 kabupaten yang rawan karhutla. Bahkan Sumsel saat itu tercatat sebagai Provinsi pertama yang memberikan bantuan dana penanganan karhutla ke kabupaten/kota. Sedangkan di tahun 2021 ini, Pemprov Sumsel menganggarkan Rp30 milyar untuk pencegahan karhutla.
“Tahun ini kita anggaran Rp30 milyar dan dikelola Pemprov. Dana tersebut diperuntukan membuat skat kanal, sumur bor dan peralatan lainnya di daerah yang rawan karhutla,” tuturnya.
Dia mengakui, selain upaya masif seperti sosialisasi serta penyebarluasan maklumat larangan membakar lahan, aktivasi posko pencegahan hingga patroli rutin, faktor cuaca juga menjadi penentu Sumsel bebas asap di tahun sebelumnya. “Kedepan kita akan lebih fokus untuk membuat Teknologi Modifikasi cuaca. Itu akan menjadi andalan. Kita juga akan lebih awal menetapkan siaga karhutla. Kita harus terus bersinergi baik TNI, Polri, Kejati dan pihak lainnya dalam pencegahan karhutla ini. Mudah-mudahan kerja komprehensif ini dapat mencegah karhutla di tahun-tahun mendatang,” paparnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI Mahfud MD mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan provinsi yang rawan karhutla dalam mengatasi bencana tahunan tersebut yakni prioritas pencegahan, penataan dan pengelolaan ekosistem gambut, pemadaman segera, dan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku pembakaran.
“Selain itu, siaga darurat harus dilakukan lebih dini, sekaligus juga edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itulah yang harus dilakukan untuk menghadapi puncak karhutla di 2021 ini,” kata Mahfud.
Kendati begitu, lanjut Mahfud, upaya-upaya lain juga tetap harus dilakukan sehingga potensi karhutla setiap tahunnya semakin dapat ditekan. “Penanganan karhutla ini harus terkoordinir dengan baik sehingga dapat terus ditekan. Kita punya pengalaman untuk penangannya. Upaya ini juga bisa dikoordinasikan dengan Kemenkopolhukam,” pungkasnya. (ade)
