Palembang

Soroti Kinerja Mitra Kerja Komisi I, Djody Nugraha Siap Kawal Bantuan Hukum Gratis hingga Percepatan Ampera-Hub

6
×

Soroti Kinerja Mitra Kerja Komisi I, Djody Nugraha Siap Kawal Bantuan Hukum Gratis hingga Percepatan Ampera-Hub

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD kota Palembang M Djody Nugraha PA
pemkab muba

Palembang – Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang, M Djody Nugraha P.A., menekankan pentingnya optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta percepatan integrasi layanan digital pemerintahan.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rangkaian rapat pembahasan anggaran bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Kota Palembang.

Dalam rapat bersama Inspektorat, BKPSDM, dan Bagian Hukum Setda Kota Palembang, pada Senin (16/11/2026). Djody secara khusus meminta kejelasan mengenai mekanisme dan alokasi bantuan hukum bagi warga prasejahtera.

“Dari hasil rapat, bahwa Pemerintah Kota Palembang melalui Bagian Hukum, telah menyiapkan anggaran bantuan hukum dengan kuota 10 perkara per bulan untuk setiap Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dengan total 8 LBH yang resmi terdaftar di Bagian Hukum,” kata Djody.

Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengimbau masyarakat kurang mampu di Kota Palembang agar tidak ragu maupun khawatir apabila membutuhkan pendampingan hukum.

“Warga dapat langsung mengakses layanan tersebut melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri (PN) Palembang. Layanan pendampingan ini juga mencakup berbagai persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat sehari-hari, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perkara terkait judi online,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rapat lanjutan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Selasa (17/11/2026), Djody memberikan apresiasi atas berjalannya sistem e-governance di lingkungan Pemkot Palembang.

“Meski demikian, saya mendorong agar seluruh OPD dapat segera terintegrasi penuh demi menyukseskan program Palembang Smart City melalui aplikasi Ampera-Hub yang ditargetkan rampung pada awal tahun 2027 mendatang,” imbuhnya.

Menurutnya, kehadiran Ampera-Hub diharapkan mampu menghadirkan kemudahan akses pelayanan publik dan pemerintahan bagi warga Palembang cukup dengan satu identitas digital (single ID) dalam satu aplikasi terpadu.

“Integrasi tersebut nantinya mencakup berbagai sektor penting, mulai dari layanan administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, lalu lintas dan keamanan, hingga layanan kesehatan yang terhubung langsung dengan RSUD Palembang BARI,” bebernya.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga menyoroti capaian program nasional digitalisasi identitas kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sebelumnya sempat dibahas bersama Kepala Disdukcapil Kota Palembang dan jajaran.

“Berdasarkan laporan terbaru dalam rapat komisi, capaian aktivasi IKD di Kota Palembang kini telah menyentuh angka 19,5 persen, hanya terpaut tipis dari target pemerintah sebesar 20 persen pada tahun 2026 ini,” katanya.

Atas dasar itu, ia memberikan apresiasi langkah proaktif Disdukcapil Palembang yang gencar melakukan upaya jemput bola, termasuk menyasar para pelajar tingkat SMA di Kota Palembang yang baru melakukan perekaman KTP elektronik.

“Saya berharap sosialisasi masif terus digencarkan mengingat target capaian IKD dipastikan akan meningkat menjadi 30 persen pada tahun depan,” tutupnya seraya berharap agar kedepannya layanan aplikasi IKD juga dapat terintegrasi ke dalam ekosistem Ampera-Hub. Dengan begitu, masyarakat Kota Palembang tidak lagi dibebani keharusan mengunduh banyak aplikasi terpisah dari masing-masing OPD, melainkan cukup mengakses satu super-app utama untuk seluruh kebutuhan layanan publik di Kota Palembang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *