JAKARTA I Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp62,3 triliun untuk menghadapi wabah Covid-19. Namun, anggaran ini dikritisi kurang jika merujuk angka penduduk Indonesia yang sudah melebihi 260 juta.
Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN), Said Didu mengusulkan agar pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani punya opsi lain seperti anggaran gaji staf khusus milenial Presiden Jokowi serta Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dialihkan untuk penanganan corona di Tanah Air.
Said Didu yang juga tokoh oposisi itu menyampaikan satan ini melalui cuitannya di akun Twitternya.
“Bu Menkeu yth, kalau boleh usul bagaimana kalau anggaran spt gaji stafsus milenial, gaji BPIP dan yg sejenis dialihkan ke dana penanganan corona?” tulis Said di akun Twitternya, @msaid_didu yang dikutip, Sabtu, 28 Maret 2020.
Menurut dia, untuk gaji stafsus milenial Jokowi dan BPIP bisa dibuat rekening donasi dari rakyat.
“Untuk gaji mereka, Ibu bukakan rekening donasi atau celengan dari rakyat. Berapapun dapatnya itulah gaji mereka. Siapa tahu sukses,” tambah Said.
Terkait penanganan corona, ia beberapa kali mengkritisi pemerintah Jokowi. Seharusnya, bisa mengalihkan dana lain yang tak urgent seperti dana infrastruktur sampai dana pemindahan Ibu Kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Namun, jika pemerintah pusat juga belum berani mengambil kebijakan lockdown terhadap daerah tertentu maka ia punya pandangan. Salah satunya, pemerintah memang masih ngotot dengan rencana Ibu Kota baru.
“Kira2, ini penyebab pusat tidak berani lockdown :1. Tidak ada uang utk membantu rakyat miskin – pdhl msh ngotot bangun Ibu Kota baru. 2. Tidak tersedia stok bahan pokok yg cukup 3. Tidak mampu kelola manajemen krisis 4. Lebih utamakan hal lain drpd selamatkan nyawa rakyat,” tulis Said dalam cuitan terpisah. (*)
Sumber: vivanews.com
