pemkab muba pemkab muba
OKI Mandira

Rilis BPS: Inflasi OKI Stabil Dibawah Target Nasional

50
×

Rilis BPS: Inflasi OKI Stabil Dibawah Target Nasional

Sebarkan artikel ini
pemkab muba pemkab muba

OKI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mencatat tingkat inflasi di Kabupaten OKI dibawah kepemimpinan Pj. Bupati Asmar Wijaya terus terkendali di bawah target nasional.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) di kantor Bupati OKI pada Selasa (2/7/2024), inflasi Kabupaten OKI diangka sasaran 2.27 % secara tahun ke tahun (y-o-y) jauh di bawah nasional 2,51 % dan provinsi sumsel 2,48 %.

“Artinya trendnya terjaga dua bulan terakhir lebih rendah dari provinsi dan nasional,” kata Anugerahani Prasetyo Wati selaku Kepala BPS OKI.

Penurunan signifikan itu, jelas Hani, dilihat dari trend selama 6 bulan terakhir.

“Dari 4,92% pada Januari menjadi 2,27% di Juni. Ada tren penurunan signifikan hingga 2,65%. Sementara inflasi bulan ke bulan (m to m) berada pada angka 0,19%,” terang dia.

Hani menjelaskan, penyumbang utama inflasi bulan Juni 2024 secara m-to-m antara lain kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,24%.

“Komoditas penyumbang inflasi secara m-to-m antara lain bahan bakar rumah tangga (0,24 %), cabai rawit (0,20 %), ketimun (0,09 %), ayam hidup (0,04 %), cabai merah (0,04 %), dan daging ayam ras (0,03%),” terang dia.

Hani menerangkan, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi.

“Deflasi bukan berarti baik, inflasi belum tentu juga berdampak buruk terhadap perekonomian karena jika terus terusan deflasi, artinya daya beli masyarakat menurun. Itu yang dijaga,” jelas dia.

Menanggapi hal itu, Pj. Bupati OKI mengapresiasi capaian yang telah ditorehkan oleh tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

“Saya mengapresiasi tim inflasi daerah yang telah bekerja keras untuk mengelola inflasi dari waktu ke waktu,” tuturnya.

Dia menekankan, laju inflasi di OKI bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun langkah itu perlu dilakukan, mengingat dampaknya bagi ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

“Bukan soal laporan penilaian Pj. Bupati, tetapi inflasi ini mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat,” tuturnya. (Jang Mat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *