oleh

Proyek Gedung Paripurna DPRD Basel Rp 6,4 Miliar Diduga Masih Bermasalah

TOBOALI | Sempat bermasalah akibat keterlambatan waktu pengerjaan. Proyek pembangunan gedung Paripurna DPRD  Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disinyalir masih menyisakan permasalahan.

Pasca dibangun dengan dana APBD Kabupaten Basel Tahun Anggaran (TA) 2019  dengan nilai pagu dana Rp 6.433.887.000,00, gedung paripurna tersebut tak kunjung dipakai.

Publik pun bertanya ada apa hingga   Maret 2020 gedung paripurna masih belum difungsikan.

Pantauan jurnalis Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel di lokasi beberapa waktu lalu. Gedung paripurna yang dibangun pakai duit rakyat tersebut tak semegah dengan pagu 6,4 miliar.

Penampakan dari luar terdapat keretakan di sisi tembok gedung. Halaman depan dan sisi kanan kiri jalan utama masih tanah liat dan terdapat gundukan tanah disana sini. Beberapa peralatan pekerjaan masih bertengger seperti scaffolding atau steger.

” Kalau saya lihat gedung paripurna ini masih banyak kekurangannya hingga belum sempat dipakai. Bisa kita lihat penampakan gedung luar terdapat keretakan dan jalan utamanya masih tanah liat. Belum lagi di atas saya menduga tidak ada ligthning rod (penangkal petir),” ujar Romli, Sekjen Forwaka.

Sayangnya, sambung Romli, jika bisa masuk ke dalam gedung yang terkunci mungkin kita bisa menemukan kejanggalan lainnya.

” Dari yang sama amati di dalam gedung belum ada mobiler. Jangan-jangan sarana air belum tersedia juga,” duga Romli.

Plt Kadis PU TR Basel, Ansori saat dimintai tanggapannya meminta wartawan agar menghubungi PPK nya.

Namun saat dihubungi melalui telepon selulernya,  Jassiman tak merespon. Bahkan saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp justru nomor wartawan diblokir.

” Sikap kurang pantas ditunjukkan oleh PPK bernama Jassiman. Saya coba konfirmasi kenapa di blok WA.  Saya ini wartawan yang sudah berkompeten dan memiliki sertifikat. Bahkan media saya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers,” sesal Romli.

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Basel, Erwin Asmadi membenarkan jika gedung paripurna belum bisa dipergunakan karena masih terkendala mobiler.

” Itu kan untuk perlengkapan (mobiler) belum ada dan memang sudah dianggarkan. Sedangkan untuk prosesnya saya juga baru disitu. Aku takut komen jadi salah, yang penting sesuai RAB,” ujar Erwin dihubungi melalui ponselnya, Minggu (1/3/2020).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, gedung paripurna sudah diserahterimakan tapi beberapa pejabat PU dan PPK juga sudah diperiksa oleh BPK. 

” Tetap kami (dewan) kroscek, itu ada bidangnya di Komisi III, silahkan tanya besok kesana. Saya juga tidak tahu apakah pejabat tersebut sudah diperiksa atau lagi diperiksa karena persoalan ini tahun lalu (2019). Silahkan tanya ke Pak Sekwan dan jika tidak salah PPK nya di PU, Jasiman,” tegasnya.

Sementara itu, Kontraktor Pelaksana Proyek dari CV Bangun Persada Wahana Mandiri bernama MN masih diupayakan konfirmasi. (Doni)

Komentar

Berita Lainnya