MUARA ENIM – Kunjungan Kerja dan Audiensi dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumsel disambut langsung Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar didampingi Pj Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Muara Enim dan Direktur Utama PDAM Lematang Enim, di Ruang Rapat Bupati Muara Enim Kamis (30/09).
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati tidak hadir sendirian, tapi hadir bersama Kepala Subdirektorat Investasi Pemda / BUMD Imam Widhiyanto, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi Abdullah Syahidin, Kepala KPPN Lahat Ander.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJPb sangat mengapresiasi kinerja dari Pemkab Muara Enim atas capaian kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Muara Enim tercatat sebagai peringkat pertama dari 46 daerah di indonesia dalam penilaian kinerja debitur kategori pinjaman pemerintah daerah tahun 2020 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi atas keberhasilan Pemkab Muara Enim dalam mengimplementasikan dan mempertanggung jawabkan unsur pembiayaan yang diberikan kepada PDAM Lematang Enim.
“Atas keberhasilan Pemkab Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkab Muara Enim yakni capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut,” katanya.
Menanggapi kabar baik tersebut, Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar menyampaiakan rasa terima kasih atas dukungan dari Kementerian Keuangan RI, khususnya Kanwil DJPb Provinsi Sumsel dan jajarannya yang telah bersinergi bersama Pemkab Muara Enim dengan baik dan telah memfasilitasi kerja sama ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan sarana pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim.
HNU mengatakan bahwasanya Pemkab Muara Enim akan berkomitmen mengejar akselerasi pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara tepat, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
“Kami tidak akan segan-segan untuk membuka diri seluas-luasnya terhadap BPK, BPKP, DJKN, DJP termasuk DJPb dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), ” tutup HNU. (Rahmad)
