KAYUAGUNG I Resiko kerja yang besar dan beratnya tanggungjawab yang diemban perawat, khususnya yang bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Sumatera Selatan (Sumsel), membuat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menuntut peningkatkan kesejahteraan mereka. Demikian dikatakan Ketua DPW PPNI Sumsel, H Subhan SKM MSi, usai melantik pengurus DPD PPNI OKI periode 2016-2021 di Gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (21/7/2016).
Menurutnya, profesi perawat secara etika memang diberikan jasa berupa gaji (pegawai) dan honor (TKS), namun penghasilan yang diterima perawat itu terbilang minim. Contohnya, untuk perawat berstatus honorer/TKS, menerima honor antara Rp200-500 ribu.
“Jadi rekan-rekan perawat di Sumsel minta kesejahteraan dari pemerintah daerah. Kerja kami banyak, tapi honornya kecil. Kami berharap ke pemerintah agar memasukan perawat ke dalam berbagai program kegiatan di pemerintahan,” ungkap Subhan.
Mengenai jumlah perawat, kata dia, saat ini terdata lebih kurang 19 ribu perawat di Sumsel. Merupakan kebanggaan bagi perawat, karena memiliki jumlah tenaga yang sangat banyak. “Untuk itulah, PPNI harus aktif berkoordinasi dengan Dinkes, IDI, IBI dan BKKBN,” pungkasnya.
Ketua DPD PPNI OKI, H Herman SKM didampingi Ahmad Fahmi SKM selaku Sekretaris DPD menambahkan, untuk di OKI ada lebih kurang 1.200 perawat dan 700-an perawat telah terdaftar di PPNI OKI. “Perawat dituntut menghadapi tantangan global dan peka menghadapi perkembangan zaman,” tukasnya.
Bupati OKI, Iskandar SE yang diwakili Asisten III Bidang Kesra Setda OKI, H Masherdata SH MSi menuturkan, adanya PPNI tentu sangat mendukung program Pemkab OKI, karena bidang kesehatan merupakan salah satu program prioritas.
“Anggaran di OKI sangat minim, sedangkan separuh dari APBD untuk membayar gaji pegawai. Separuhnya untuk pembangunan, jadi kami mengharapkan kepada perawat apabila perhatian kami kurang, ya harap maklum,” ucapnya.
Pihaknya berharap PPNI OKI meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan medis, karena dalam beberapa pekan terakhir RSUD Kayuagung menjadi sorotan publik lantaran banyak laporan warga terkait buruknya pelayanan dari rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. (Romi)
