oleh

Penyelesaian Masalah Pekerja, PT Lonsum Patuhi UU Ketenagakerjaan

MURATARA | Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah areal perkebunan oleh manajemen PT PP London Sumatera (Lonsum) Tbk diterapkan sesuai aturan undang-undang (UU) ketenagakerjaan. Termasuk, munculnya perselisihan diselesaikan dengan musyawarah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.

Hal itu disampaikan, pihak PT Lonsum melalui Kuasa Hukum PT PP Lonsum Tbk, Agus Effendi didampingi Humas Lonsum Palembang, Sohirin, SE.

Dikatakan Agus, dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) managemen perusahaan berkomitmen menerapkan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Salah satunya jika terjadi perselisihan industrial dengan pekerja diselesaikan dengan cara musyawarah yang di mediasi langsung pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat atau melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).

“Semua mekanisme aturan perundang-undangan ketenagakerjaan diterapkan managemen PT Lonsum. Sehingga, jika terjadi penolakan ada langkah lain dijalankan seperti mediasi yang dilakukan Disnakertrans dan melalui proses PPHI,”tegas Kuasa Hukum PT PP Lonsum Tbk, Agus Effendi dalam press releasenya, Kamis (20/2/2020).

Agus Effendi mengatakan, dalam pemberantasan narkotika managemen perusahaan sangat konsisten dan komitmen mendukung upaya pemerintah sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam pemberantasan narkotika. 

“Nah, upaya pemberantasan narkotika di wilayah perkebunan sudah diterapkan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para pekerja secara bertahap,”bebernya. 

Beberapa kali sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para pekerja terkait penyalahgunaan narkotika, kata Agus Effendi. Seperti pemeriksaan bulan Desember 2019 terjaring beberapa karyawan yang positif mengkonsumsi narkoba. Tentunya, managemen mengambil tindakan tegas terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan berupa kesalahan berat penggunaan narkoba.

“Di Pasal 23 perjanjian kerja bersama (PKB) ditegaskan kesalahan/pelanggaran dengan PHK dalam Ayat 1 berbunyi memperdagangkan/menyimpan, memakai, mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam UU Nomor 13 Pasal 158 Ayat 1 Poin C dan Ayat 3. Artinya, sudah ada aturan tegas dan pihak perusahaan menerapkan hal tersebut untuk shockterapi ke karyawan lainnya. Karena, narkotika sangat berbahaya dan merusak sendi kehidupan,”jelasnya. 

“Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yg mengkonsumsi narkoba telah sesuai dengan aturan ketenagakerjaan,”tambahnya.

Selain itu, terkait tuntutan oknum pekerja mengatasnamakan anggota Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo). Pada tanggal 15 Januari 2020 telah dilakukan mediasi perselisihan hak yang dilakukan Disnakertrans Kabupaten Muratara dengan perwakilan PT Lonsum Tbk bersama Serbundo.

Kemudian, pada tanggal 18 Februari 2020, telah dikeluarkan surat oleh Disnakertrans Kabupaten Muratara dengan nomor 560/20/HI- Depnakertrans/2020. Berisikan mengimbau segala bentuk perselisihan ketenagakerjaan antara perusahaan dan pekerja untuk dilanjutkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).

“Dari pemerintah melalui Disnakertrans sudah memberikan aturan perundang-undangan bahwa segala bentuk perselisihan ketenagakerjaan antara perusahaan dengan pekerja yang telah dilakukan mediasi oleh Disnakertrans dilanjutkan ke mekanisme PPHI. Semua, aturan sudah dijalankan dengan keterlibatan pemerintah. Sehingga, aksi unjuk rasa dengan permasalahan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Karena, sudah ada mekanisme penyelesaian yang dianjurkan,”tukasnya.  (NURDIN) 

Komentar

Berita Lainnya