TOBOALI – Pemkab Bangka Selatan (Basel) segera menyampaikan rancangan KUA dan PPAS perubahan tahun 2020 kepada pihak legislatif. Rencananya, penyampaian KUA dan PPAS perubahan ini dilaksanakan pada pekan keempat bulan September nanti.
“Kami pastikan APBD perubahan ada tahun ini. Mungkin minggu keempat disampaikan ke dewan rancangan KUA dan PPAS. Sekarang masih kita bahas di TAPD,” ujar Penjabat Sekda Basel Achmad Ansyori, Senin (7/9/2020).
Ansyori mengungkapan kondisi keuangan daerah akibat pandemi Covid-19 pada saat ini prakiraan pendapatan yang berubah dari pemerintah dan PAD membuat pemerintah daerah harus melaksanakan pergeseran-pergeseran anggaran.
“Jadi di APBD perubahan ini malah bukan nambah, sepertinya berkurang jumlahnya tahun ini. Rasionalisasi anggaran kemarin kita lakukan memang untuk tutupi covid 20 miliar, tapi yang agak signifikan berkurang pendapatan daerah,” terangnya.
Bekurangnya pendapatan daerah dimaksud adalah baik dana transfer dari pusat maupun PAD. Jadi untuk menutup kegiatan yang tidak terlaksana berimbas defisitnya keuangan daerah, pemkab harus segera mengambil langkah cepat.
“Rasionalisasi anggaran di tiap OPD untuk dikembalikan masih kita lihat dulu. Karena kondisi keuangan bukan surplus tapi defisit jadi agar tidak defisit pergeseran dari belanja dengan tidak menambah lagi kegiatan di perubahan,” terangnya.
Untuk itu, kegiatan yang tak begitu prioritas tidak akan dimasukan dalam perubahan. Kecuali sifatnya wajib dan krusial. Langkah inilah yang akan diambil Pemkab Basel guna mengantisipasi tidak jebolnya APBD tahun 2020.
“Kegiatan yang sifatnya wajib benar dan sangat-sangat prioritas seperti kekurangan gaji, pembayaran honor. Jadi yang seperti inilah yang kita masukan dalam perubahan tidak mungkin pegawai tidak digaji sampai 12 bulan,” katanya.
Menanggapinya, Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi menyambut baik rencana eksekutif untuk menyampaikan rancangan KUA dan PPAS untuk APBD-P. Karena pihaknya telah berapa kali mengundang eksekutif untuk menyampaikannya.
“Nanti akan kita masukan kedalam jadwal banmus, mudah-mudahan ini terealisasi. Kami memaklumi keterlambatan penyampaian KUA dan PPAS karena masih dalam kondisi pandemi covid. Biasanya ada sanksi administrasi,” ujarnya.
Kendati demikian, politisi PDIP ini meminta eksekutif untuk menyertakan penyampaian data rasionalisasi anggaran yang diambil akibat pandemi. Sebab, hal inilah yang akan menjadi acuan membantu eksekutif dalam mengurangi defisit.
“Ketika perbup rasionalisasi anggaran telah disampaikan ke kita, kita akan tahu item-item yang menyebabkan defisit anggaran. Dengan demikian, kami di dewan bisa mengambil langkah apa yang harus dilakukan,” jelas Erwin Asmadi. (Devi)
