SUNGAILIAT | Sejak beberapa tahun ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Bahrin yang dulunya bernama RSUD Sungailiat gencar melakukan pembangunan mulai fasilitas IGD senilai 14,8 miliar hingga fasilitas pendukung lainnya.
Salah satu proyek yang sedang dibangun sekarang ini yakni Ruang Hemodelisasi Darah (RHD) yang tak jelas memakai anggaran apakah APBD atau APBN. Bahkan sekedar papan plang proyek juga tidak terpasang.
Kondisi ini memantik keluhan dari aktivis penggiat anti korupsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kami mempertanyakan gedung yang dibangun pihak rumah sakit ini memakai anggaran apa? Kok tidak biasanya papan proyek tidak ada. Setahu kami, setiap RSUD Depati Bahrin membangun pasti jelas anggarannya,” ujar Dedi Wahyudi, salah satu penggiat anti korupsi Gebrak Babel, Jumat (20/9/2019).
Dikatakan Dedi, pihaknya sudah mengecek langsung ke lokasi proyek dan memang benar tidak jelas anggarannya.
“Untuk itu kami minta Bupati Bangka mengecek apakah layak atau benar pembangunan gedung RHB ini tanpa papan proyek, ” sampainya.
Ditemui terpisah, Direktur RSUD Depati Bahrin melalui Staf TU, Sanusi membenarkan kalau proyek RHD miliknya memang tidak memakai plang proyek dan juga tidak menggunakan anggaran APBD.
“Terkait pembangunan RHD memang tidak menggunakan anggaran APBD/APBN. Soal papan proyek karena bantuan pihak ketiga tidak ada papan proyeknya.Lagi pula di RAB nya tidak dijelaskan,” jelas Sanusi didampingi dua stafnya, Rabu (17/92019).
Mengenai papan proyek tidak dipasang, Sanusi, beralasan karena proyek bukan milik pemerintah.
“Contohnya pihak rumah sakit membangun ruang panel menggunakan anggaran APBD di RAB nya ada tertulis papan proyeknya kita pasang. Inikan bukan proyek pemerintah, bantuan pihak ketiga, di RAB tidak ada ya,tidak di pasang karena proyek ini proyek Kerja Sama Operasional (KSO) dan sudah diketahui pak Bupati Bangka,” jelasnya.
Lebih jauh Sanusi mengatakan bangunan RHB ini dikerjakan oleh PT Tirta Medika Jaya yang bergerak dibidang HD.
“Jadi tidak satu sen pun menggunakan anggaran APBD.Bangunan yang baru ini bantu pihak ketiga Kerja Sama Operasional (KSO). Bahkan pihak rumah sakit sudah koordinasi kepada pak Bupati Bangka. Sistem KSO bagi hasil antar Pemda dan pihak ketiga bangunan dan mesin,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Aset Bangka, Trisno saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan secara tertulis dirinya belum menerima pelepasan aset RHD.
“Saya belum pernah dengar ada pelepasan aset, nanti saya konfirmasi ke Pak Totok,” katanya, Kamis (20/9/2019). (dedi smile)
