pemkab muba pemkab muba
Bangka Belitung

Pakar Hukum UBB : Tersangka Mantan Kacab BPRS Muntok Harus Diawasi

42
×

Pakar Hukum UBB : Tersangka Mantan Kacab BPRS Muntok Harus Diawasi

Sebarkan artikel ini
20200512_194826
pemkab muba pemkab muba

PANGKALPINANG | Setelah ditetapkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program kegiatan fasilitasi sarana dan alat bantu penangkap ikan antara pemkab Babar dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Babel cabang tahun 2016-2018.

Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat belum juga melakukan penahanan terhadap KTH, Mantan Kacab BPRS Muntok.

Meski sudah menyita aset berupa mobil Toyota Fortuner dan sejumlah tanah, Jaksa masih dituntut untuk terus mengawasi keberadaan KTH yang dikabarkan tidak berada di Muntok. Jaksa juga harus berkerja keras untuk membongkar siapa lagi pihak-pihak yang terlibat untuk dijadikan tersangka.

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Dr Dwi Haryadi SH MH angkat bicara.

“Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejari Bangka Barat kita apresiasi. Tentu jaksa memiliki alasan yang kuat dan minimal dua alat bukti sudah dipenuhi untuk menetapkan mantan pimpinan cabang BPRS Muntok sebagai tersangka,” kata Dr Dwi Haryadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (12/5/2020). 

Dua kasus yang melibatkan tersangka, kata Dr Dwi Haryadi, yakni pertama kasus fasilitasi alat bantu tangkap ikan antara BPRS dengan Pemkab Babar, dan kedua kasus 46 Pembiayaan fiktif. 

“Terhadap proses penyidikan perkara ini tentu membutuhkan waktu dan kecermatan mengingat korupsi itu kategori extraordinarycrime yang ciri-cirinya antara lain dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan yang artinya dilakukan oleh mreka yang menduduki jabatan tertentu, kemudian biasa sifatnya sistemik sehingga dilakukan lebih dari satu orang, dan merugikan keuangan negara, baik dengan menguntungkan dirinya sendiri maupun memperkaya orang lain,” jelasnya.

 Oleh karenanya, sambung Dr Dwi Haryadi, dalam kasus ini jaksa akan memeriksa beberapa pihak yang terkait guna membuat terang perkara ini dan apakah masih ada pihak-pihak yang harus dimintai juga pertanggungjawabannya. 

“Langkah meminta BPKP melakukan penghitungan kerugian negara memang tepat sehingga mendapatkan angka berapa kerugian negara sesungguhnya, karena akan menjadi dasar pertimbangan hakim juga nantinya untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Upaya penyitaan yang dilakukan terhadap mobil dan tanah tersangka menjadi langkah yang sejalan dengan pemberantasaan TIPIKOR yang salah satunya fokus pada pengembalian kerugian negara, terlebih jika kedua objek tersebut diduga didapat dari uang hasil TIPIKOR nya,” kata Dr Dwi Haryadi.

 Terkait penahanan yang belum dilakukan karena alasan covid, Dr Dwi Haryadi berharap tersangka tetap dalam pengawasan dan yang terpenting locus-locus yang terkait dengan TIPIKOR agar steril sehingga barang bukti dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara tetap aman. 

“Mari publik dan media terus mengawal dan memberikan support kepada Kejari untuk mengusut tuntas kasus ini sehingga yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Senin 4 Mei 2020 penyidik pidsus Kejari Babar resmi menetapkan mantan Kepala Cabang (Kacab) PT BPRS cabang Muntok, KTH sebagai tersangka.

Kasi Pidsus Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, mengatakan hasil dari penyelidikan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangka Barat (Babar) selain penetapan tersangka, pihaknya juga menyita barang bukti berupa aset pribadi milik tersangka.

“Pertama mobil Toyota Fortuner VRZ. Kedua ada sebidang tanah yang sudah kita sita di daerah Menjelang. Dua objek ini adalah barang yang dibeli oleh oknum Pimcab tadi dengan menggunakan pembiayaan fiktif,” kata Agung didampingi Kasi Intel Kejari Babar, Mario Nicolas, Senin (11/5/20).

Agung juga membeberkan sebelum membeli Toyota Fortuner, tersangka juga sudah beberapa kali gonta-ganti mobil yang diduga menggunakan uang dari hasil korupsi tersebut.

“Dari tahapan HRV, CRV sampai Fortuner, semua pembelian barang itu menggunakan pembiayaan fiktif. Dan ada juga juga objek lain yang nanti akan kita dalami untuk kita lakukan penyitaaan,” terangnya.

Agung juga menjelaskan dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan KTH untuk pemeriksaan sebagai tersangka dan akan melakukan pendalaman.

“Uang itu juga masuk ke rekening pribadi, untuk pendalamannya kita akan lebih terbuka di pengadilan. Yang jelas nanti ada pihak-pihak lain ikut turut serta atau membantu atau turut serta melakukan kejahatan akan kita dalami lebih lanjut,” jelasnya. (Doni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *