oleh

MenPAN-RB Akan Memangkas Sejuta PNS Benarkah?

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat memberikan kata sambutan saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi di Kemenkominfo, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi saat memberikan kata sambutan saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas Bebas Korupsi di Kemenkominfo, Jakarta, Rabu, 6 Januari 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

JAKARTA I Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan niatnya untuk memangkas sejuta pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai.

Yuddy menuturkan, dalam dua pekan ini pihaknya akan mengkaji secara komprehensif rencana tersebut, sebelum akhirnya melaporkan hasilnya kepada Presiden Joko Widodo. Ia memperkirakan pengkajian rencana rasionalisasi jumlah PNS dan anggaran ini akan memakan waktu kira-kira dua pekan.

“Kami akan turunkan rasio kepegawaian yang sekarang ini jumlah rasio terhadap jumlah penduduk kan 1,77 persen, ya. Untuk efisiensi, kami, KemenPAN-RB melakukan kajian bahwa idealnya di angka 1,5 persen rasio jumlah pegawai pemerintah terhadap jumlah penduduknya,” ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Politisi Partai Hanura itu memaparkan, saat ini jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,5 juta orang. Menurutnya, jika total penduduk Indonesia saat ini kira-kira 250 juta orang, maka idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari total tersebut, yakni sekitar 3,75 juta orang. Hal ini berarti perlu ada pemangkasan sekitar 750 ribu hingga sejuta PNS.

“Kira-kira sejuta orang,” katanya ketika ditanya berapa jumlah PNS yang akan menjadi sasaran pemangkasan itu.

Alasan utama dari pemangkasan jumlah PNS ini, tutur Yuddy, adalah belanja pegawai yang menyentuh hampir 40 persen dari total anggaran. Selain itu, ia berpendapat bahwa belanja modal dan barang yang terkait dengan belanja pegawai juga semakin tinggi. Padahal penerimaan pajak tidak sampai 100 persen dari targetnya, sehingga pemerintah perlu melakukan penghematan.

“Nah salah satu yang bisa dihemat adalah pengeluaran belanja pegawai. Oleh karenanya, kan ada moratorium. Tetapi kan moratorium ini sampai kapan? Karena itu, harus ada langkah-langkah progresif dalam melakukan penataan kepegawaian,” ujarnya.

Langkah-langkah progresif itu, imbuhnya, salah satunya dengan menurunkan beban belanja pegawai melalui tingkat rasio yang paling memungkinkan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas birokrasi pemerintahan.

Menurut Yuddy, dengan memangkas sejuta PNS, maka anggaran belanja pegawai yang bisa dihemat bisa menyentuh angka Rp36 triliun per tahunnya.

“(Anggaran belanja pegawai yang bisa dihemat) besar. Kira-kira saja kalau sebulan rata-rata gajinya Rp3 juta plus tunjangan, kali sejuta, kali 12 (bulan),” katanya.

Yuddy pun memastikan bahwa kementeriannya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah masing-masing.

Siap hadapi reaksi negatif publik

Yuddy mengaku siap menghadapi reaksi negatif publik jika nantinya pemangkasan ini benar-benar terjadi. Ia beranggapan, reaksi publik pasti ada. Namun, menurutnya, sebagai pejabat publik harus berani menghadapi reaksi tersebut, apalagi kebijakan ini diambil demi masa depan yang lebih baik.

“Kami tidak ingin pemerintah terus-meneurs menambah biaya pegawainya, menjadi beban, dan birokrasi yang begitu besar, namun tanpa pengembangan, tanpa peningkatan kesejahteraan. Akan sulit menjadi birokrasi yang profesional,” ujarnya.

Ia berharap ke depan birokrasi Indonesia bisa menjadi ramping, efektif, efisien, profesional, dan berkembang. Hal itu, menurutnya, bisa dicapai dengan rasionalisasi yang diputuskan melalui pengkajian dan penghitungan yang mendalam, termasuk dari segi biaya dan bentuk kebijakannya.

“Anda kan sering mengkritik, datang ke kantor-kantor pemerintah, pegawainya sepi. Sementara di sisi lain banyak yang minta pegawainya ditambah. Nah ini semua kami akan lakukan analisis beban kerja dan jabatan,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, pihaknya akan minta seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk menyampaikan audit organisasi dan audit kepegawaian.

Yuddy mengatakan, kementeriannya memiliki pandangan untuk menata kepegawaian sebaik mungkin sehingga sektor ini tidak membebani keuangan negara di masa yang akan datang. Ia mengaku sadar bahwa pemerintahan akan berganti setiap lima tahun, namun pemerintah saat ini ingin memberikan warisan yang meringankan pemerintah-pemerintah selanjutnya.

“Kebetulan saya pembantu Presiden di bidang pendayagunaan aparatur, saya ingin menata aparatur dengan sebaik-baiknya, yang bersih, kredibel, memiliki akuntabilitas, bebas korupsi, pintar, dan tidak terlalu banyak biayanya,” ujarnya. (cnnindonesia.com)

Komentar

Berita Lainnya