OKI – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, masih menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turun langsung meninjau kesiapan penanganan karhutla di daerah tersebut, Senin (31/8/2026).
Peninjauan dilakukan di Kantor Manggala Agni Daops Sumatera XVII/OKI Kayuagung. Dalam kunjungan itu, turut hadir Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Bupati OKI Muchendi Mahzareki.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis menghadapi ancaman karhutla, mulai dari pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga percepatan respons terhadap titik api yang terdeteksi di lapangan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan jumlah titik panas atau hotspot disejumlah wilayah menjadi perkembangan positif. Namun, kondisi itu menurutnya tidak boleh membuat seluruh pihak lengah, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran di kawasan lahan gambut.
“Kunci pengendalian karhutla adalah pencegahan dan deteksi dini. Kita harus memastikan seluruh unsur bergerak cepat sebelum api membesar, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Raja Juli.
Menurut dia, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla membutuhkan perhatian khusus. Api yang tampak padam di permukaan belum tentu benar-benar mati karena bara dapat bertahan dan menjalar di bawah permukaan tanah. Karena itu, proses pendinginan dan pembasahan harus dilakukan secara intensif serta berulang. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bara api tidak kembali memicu kebakaran.
“Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap. Karena sifatnya gambut, meski tidak ada api, masih ada asapnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, setiap hotspot yang terdeteksi satelit tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kebakaran. Titik panas tersebut harus melalui proses verifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Verifikasi dilakukan dengan dukungan berbagai sarana, termasuk helikopter dan drone. Dari 37 hotspot berkekuatan tinggi yang terpantau di Sumatera Selatan, hasil verifikasi menunjukkan terdapat 11 titik yang benar-benar merupakan fire spot. Pemerintah menargetkan seluruh fire spot tersebut dapat segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Selain mengerahkan kekuatan pemadaman di darat, pemerintah juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi pada 1 hingga 6 September 2026 berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Di bulan September ini kita masih akan berjibaku untuk memadamkan,” ujar Suharyanto.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, ancaman kebakaran yang melintasi batas wilayah membutuhkan koordinasi dan komando yang kuat.
“Sumatera Selatan tidak bisa menangani karhutla sendiri-sendiri. Kita harus bergerak dalam satu komando dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni dan masyarakat,” kata Herman Deru.
Sementara itu, Bupati Muchendi Mahzareki mengungkapkan karakteristik wilayah OKI menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian karhutla. Wilayah yang luas dengan dominasi kawasan rawa dan gambut membuat kebutuhan terhadap personel, peralatan dan sistem deteksi dini semakin besar.
“OKI memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter lahan yang sebagian besar berupa rawa dan gambut. Karena itu, kami membutuhkan penguatan kolaborasi, personel, sarana prasarana dan deteksi dini,” ujar Muchendi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Pemerintah daerah mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah OKI untuk ikut mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.
Saat ini, kata Muchendi, sebanyak 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan telah dibentuk dan disiagakan untuk mendukung pengendalian karhutla di lapangan.
“Perusahaan juga kami dorong untuk mengambil peran. Saat ini telah dibentuk 176 personel KTPA dan 1.470 regu inti perusahaan yang siap mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Muchendi menambahkan, keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api. Pencegahan, deteksi dini, kecepatan penyampaian informasi hingga mobilisasi personel menjadi faktor penting untuk mencegah api berkembang dan meluas.
“Kami memastikan koordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah desa, masyarakat hingga dunia usaha akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap laporan titik api dapat segera direspons dan potensi karhutla di wilayah OKI dapat ditekan sejak dini,” pungkasnya. (*)
