oleh

Maret, Dana Desa Tahap Pertama Cair

BATURAJA I Sebanyak 143 desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dalam waktu dekat segera menerima dana bantuan dari pemerintah pusat tahap pertama. Hal ini dilakukan guna menunjang kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.

“Maret dana desa dari pemerintah pusat tahap pertama segera direalisasikan ke seluruh desa di Ogan Komering Ulu (OKU),” kata Kepala Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) OKU, Drs Wibisono MM melalui Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), M Kholik SPd.

Dikatakannya, jumlah bantuan yang akan direalisasikan pada 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya setiap desa hanya menerima sebesar Rp200 juta hingga Rp300 juta, kini Banpus mengalami peningkatan antara Rp500 juta hingga Rp600 juta tergantuk banyaknya jumlah penduduk.

Menurut Kholik, dana banpus ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu sendiri, termasuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, dengan perimbangan hingga sebesar 70 persen dari nilai bantuan.

“30 persennya untuk kesejahteraan aparatur perangkat desa. Yang jelas peruntukan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 21 tahun 2015 dan Peraturan Mentri Keuangan no 247 tahun 2015 setiap masing-masing desa itu sendiri,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, lanjut dia, setiap empat desa akan disiagakan satu orang pendamping sebagai kontrol yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Selain itu dua orang untuk pengawasan di satu kecamatan wilayah itu.

“Tetap ada pendamping sebagai tim pengawas di setiap desa dan kecamatan seperti tahun sebelumnya,” kata dia.

Selain itu, pada 2016 pun bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp25 juta, meningkat mencapai Rp200 hingga Rp300 juta yang akan diterima seluruh desa di OKU.

“Kalau ADD kami belum tahu kapan akan direalisasikan. Yang jelas akan dirapatkan dulu oleh bupati dan instansi terkait karena kebijakan realisasinya di pemerintahan kabupaten itu sendiri,” jelasnya. (Deni A. Saputra)

Komentar

Berita Lainnya