oleh

KUA & PPAS Perubahan 2020 Belum Juga Disampaikan Pemkab Basel, Kenapa?

TOBOALI – Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) perubahan tahun 2020 hingga saat ini belum juga disampaikan Pemkab Basel kepada pihak legislatif karena dikabarkan ditunda.

Begitu pula dengan KUA dan PPAS tahun 2021 juga belum disampaikan. Bilamana nanti APBD-P ditetapkan pada 31 November 2020 dan menyisakan waktu 1,5 bulan untuk eksekusi, artinya tidak mungkin akan mengeksekusi program fisik.

Yang memungkinkan hanya program non fisik. Sementara, kurang lebih 3 bulan lagi tahun anggaran 2020 akan segera berakhir. Pada tanggal 25 Desember mendatang adalah dead line terakhir pelaksanaan program.

Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa (FKSKB) DPRD Basel Samsir meminta agar eksekutif segera menyampaikan KUA dan PPAS perubahan tahun 2020. Sebab pada jadwal ketiga yang telah direncanakan untuk penyampaian, malah direjadwalkan lagi.

“Artinya tanggal 1 Oktober baru banmus lagi semakin mengurangi space waktu dalam membahas. Apalagi perbup penjabatan mendahului perubahan kemarin belum diterima, laporan semester juga tidak ada,” kata Samsir, Rabu (23/9).

Politisi PKS ini menambahkan, prognosis yang tidak dilakukan eksekutif sudah keluar dari perintah undang-undang. Pihaknya bahkan tidak habis pikir karena informasi diterima muncul usulan tidak ada APBD Perubahan.

“Kami ingatkan itu jelas melanggar UU No 23 tahun 2014 pasal 316 dan PP 12 tahun 2019 pasal 161 ayat (2) bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,” kata Samsir.

Lebih lanjut, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

“Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Berdasarkan UU dan PP diatas tidak ada alasan tidak melakukan perubahan karena lima yang dipersyaratkan UU harus dan wajib adanya adanya APBD perubahan. Dan jika tidak ada perubahan dimana kita bisa masukan SILPA tahun sebelumnya,” terangnya.

Samsir menambahkan, sampai saat ini berdasarkan laporan terakhir dana hasil refocusing dari APBD induk tahun 2020 Rp 120 miliar karena pandemi Covid-19 baru terealisasi 30 persen. Kondisi ini tentunya akan sangat rentan terjadi penyimpangan.

Apalagi jika digunakan pada program bansos mengingat sampai sekarang BLT kabupaten untuk masyarakat tidak mampu belum juga disalurkan. Untuk itu Samsir mengajak seluruh pihak untuk ikut andil mengawasi realisasi program bansos yang berhubungan dengan covid.

“Dan pembelian barang habis pakai apalagi ini menjelang pilkada jangan sampai dipolitisir pada saat diserahkan ke calon tertentu. Kami minta secepatnya merealisasikan BLT kabupaten kepada yang berhak menerimanya,” jelas Samsir.

“Karena berdasarkan konfirmasi dengan Kadinsos Pak Herman sekarang pendataan sudah selesai dan sekarang dalam tahap penandatangan kerjasama dengan kantor pos untuk penyaluran, semoga ini segera terealisasi seperti apa yang disampaikan,” pungkasnya. (Devi)

Komentar

Berita Lainnya