oleh

Komisi III DPRD Babel Soroti Robohnya Dinding Talud Sungai Pedindang

PANGKAPINANG | Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti robohnya dinding talud di beberapa titik alur sungai Pendindang, Kelurahan Bintang, Kota Pangkalpinang.

Menindaklanjuti hal itu, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat bersama Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung di ruang rapat Komisi III DPRD Bangka Belitung belum lama ini.

Anggota Komisi III DPRD Babel dapil Kota Pangkalpinang, Hendriyansen meminta dinding talud di Pedindang tersebut harus segera diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar dan membahayakan warga disekitar jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi.

“Jangan sampai kita menunggu ada korban jiwa baru kita bergerak, karena kondisinya sekarang sudah sangat parah,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini  mengungkapkan, dinding talud tersebut telah roboh beberapa bulan yang lalu, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari warga sekitar ketika dirinya sedang mengadakan reses di Kelurahan Bintang beberapa waktu lalu.

“Itu ada dinding talud Sungai Pedindang yang roboh sejak Maret lalu, hal itu sudah saya sampaikan ke OP pemeliharan BWS Bangka Belitung April lalu, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” tegas Ahok sapaan akrabnya.

Oleh karenanya, dia meminta penjelasan kepada Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Babel untuk menindaklanjuti robohnya talud tersebut.

“Apakah karena kegiatan perbaikan dinding talud tersebut bukan kewenangan BWS Babel atau memang tidak adanya anggaran untuk perbaikan tersebut?,” tanyanya.

Kendati demikian, dia mengajak pihak terkait untuk berupaya dan berjuang mencari solusi agar perbaikan dinding talud tersebut dapat segera dikerjakan, sehingga ketika hujan datang dan kemampuan DAS membawa air hujan kembali ke laut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dampak banjir dapat diminimalisir sekecil mungkin.

“Mari kita berjuang bersama, kalau memang ini aset pemkot bisa kita koordinasikan ke PU kota, atau kalau memang anggaran tidak ada agar kita sama-sama dorong ini ke BBWS Sumatera untuk menjadi prioritas,” pungkasnya. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya