oleh

Komisi II DPRD Babel Enggan Beri Bantuan Penyertaan Modal Lagi ke BUMDes, Ini Alasannya

PANGKALPINANG | Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), salah satunya mengenai keberadaan Berkah Mart yang dinilai belum mampu secara signifikan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Hal ini terlihat dari banyaknya outlet Berkah Mart yang kolaps dan sudah lama tak beroperasi.

Diketahui sebelumnya Berkah Mart merupakan salah satu program Pemprov Babel yang dinaungi oleh BUMDes bekerja sama dengan BUMD dalam penyaluran kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat desa.

Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur menilai, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMD ini tidak terlepas dari pengelolaan manajemen yang tidak berjalan dengan baik.

“Lagi-lagi BUMD ini manajemennya tidak bagus, sehingga apapun pekerjaan, sebesar apapun anggaran yang kita berikan, apabila manajemennya tidak bagus itu pasti akan bangkrut,” kata Adet Mastur kepada wartawan di gedung DPRD Babel, Senin (21/6/2021).

“Contohnya itu seperti BUMDes, BUMD menyalurkan sembilan bahan pokok kepada BUMDes-BUMDes yang ada se-Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 100 juta per-BUMDes, tapi kenyataannya sampai detik ini semua tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan, akibatnya banyak BUMDes yang bangkrut bekerjasama dengan BUMD,” timpalnya.

Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BUMD selama ini. “Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, apa yang dibuat oleh BUMD?, tidak ada, hanya namanya saja ada BUMD ini, tapi kegiatan-kegiatannya tidak ada,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah ini mengaku heran, BUMD masih terlibat utang dengan BUMDes terkait sisa kebutuhan bahan pokok yang belum disalurkan.

“Selain itu, masak BUMD terhutang dengan BUMDes, Ini kan nggak masuk akal, kenapa mereka (BUMD-red) terhutang, karena setiap pengajuan belanja misalnya Rp60 juta ke BUMD, kemudian BUMD menyalurkan barang, tetapi barang yang dikirimkan itu dengan harga misalnya Rp20 juta, sedangkan sisanya Rp40 juta masih terhutang, karena barang nggak dikirimkan,” bebernya.

Terkait masalah tersebut, ditegaskan dia, pihak BUMD harus bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi utang sisa pengiriman kebutuhan bahan pokok kepada BUMDes.

“Mereka (BUMD-red) harus bertanggung jawab, kalau misalnya ada uang atau utang yang harus diserahkan kepada BUMDes, mereka harus bayar, kalau tidak dibayar, BUMDes silahkan tuntut,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut, diutarakan Adet, Komisi II sudah beberapa kali mengundang pihak BUMD dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD. Namun hingga saat ini menurut dia, belum ada realisasi yang jelas dari BUMD.

“Ini permasalahannya, maka dari itu, kalau tidak dirubah manajemennya saya katakan ini akan kolaps, dan program ini sudah kita prediksi akan gagal. Sebelumnya, kita kan sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BUMD. Saya pikir, kita sudah letih memanggil pihak BUMD,” ungkapnya.

Oleh karenanya, ditegaskan dia, pihaknya enggan untuk memberikan kembali bantuan penyertaan modal kepada BUMDes sebelum ada kejelasan realisasi dari BUMD.

“Maka daripada itu, DPRD enggan memberikan pernyataan modal terhadap BUMD Babel, nggak mau kita kalau nggak ada realisasi yang kita lihat,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) selaku BUMD Babel, Saparudin enggan menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Babel.

“Kita tidak mau berpolemik dengan kawan-kawan di DPRD,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, sejak 2018 hingga 2019, dari 340 desa sudah ada 230 desa yang sudah tergabung dalam program Berkah Mart. Terdiri dari 166 desa di Pulau Bangka dan 64 desa di Pulau Belitung. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya