PANGKALPINANG – Keterbatasan anggaran 2022 menjadi PR bagi pihak legislatif maupun eksekutif untuk mengatur porsi belanja daerah dan beberapa rencana pembangunan yang masuk skala prioritas, salah satunya pembangunan sekolah.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menyarankan pihak eksekutif untuk mencari dukungan melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau dukungan lainnya dari BUMN maupun swasta agar rencana pembangunan gedung sekolah baru dapat terealisasi.
“Kami bersama TAPD membahas anggaran tahun 2022, banyak yang dirasionalisasikan untuk menyesuaikan pendapatan dengan defisit anggaran, salah satunya mungkin saja terkait rencana pembangunan gedung sekolah,” kata Herman kepada wartawan di gedung DPRD Babel, Kamis (18/11/2021).
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, setidaknya ada lima gedung sekolah menengah atas yang akan dibangun pada tahun 2022 mendatang. Namun jika rencana tersebut belum dapat terealiasasi pada tahun depan, maka dikatakan dia, pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2023.
“Sesuai perundang-undangan kami menginginkan defisit ini tidak lebih dari 6 persen dari APBD, maka dari itu kami menyisir kegiatan yang belum masuk RKPD dan yang bukan prioritas dalam artian usulan kegiatan yang bukan kewenangan provinsi,” terangnya.
Dia menegaskan, hal ini semata-mata untuk mewujudkan postur APBD menjadi sehat dan seimbang, dengan pendapatan tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp2,2 triliun.
“Untuk pembangunan gedung sekolah, kita prioritaskan SMK 1 Tempilang, penambahan sekolah baru ini pun menggunakan dana insentif daerah (DID). Maunya lima sekolah, tapi paling tidak empat bisa dilaksanakan,” ujarnya. (EDI)
