oleh

Keputusan Masela Molor, SKK Migas Sebut akan Terjadi PHK

skkJAKARTA I Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan molornya keputusan pengembangan (Plan of Development/POD) blok Masela bakal membuat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mundurnya investasi hingga 2 tahun.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan jajarannya mendapat informasi dari selah satu investor, INPEX Indonesia, bahwa sampai dengan hari Kamis 10 Maret 2016 belum ada keputusan terhadap persetujuan revisi POD Blok Masela yang sudah diajukan oleh INPEX Indonesia sejak awal September tahun lalu.

Maka, lanjut Amien, INPEX Indonesia telah memutuskan untuk melakukan downsizing personil INPEX di Indonesia. Downsizing tersebut direncanakan hingga menjadi 40 persen dari total personil di Indonesia.

“SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan lay off,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (16/3).

Sejalan dengan hal itu, ia mengaku SKK Migas juga menerima informasi dari Shell Indonesia bahwa CEO Shell telah meminta para engineer Shell di Belanda, Kuala Lumpur dan Jakarta yang semula bekerja untuk proyek Masela segera mulai mencari pekerjaan baru di internal Shell global.

“Inpex Indonesia sebenarnya masih sangat mengharapkan keputusan persetujuan revisi POD dapat segera diberikan,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Amien, INPEX Indonesia juga menyatakan bahwa seandainya keputusan tersebut diberikan saat ini dan yang diputuskan tersebut adalah pilihan yang seseuai dengan rekomendasi SKK Migas yaitu Offshore (FLNG), maka dapat terjadi kemunduran waktu investasi.

“Jadwal FID (Final Investment Decision) proyek Masela yang bernilai investasi lebih dari US$14 miliar akan mundur kurang lebih 2 tahun yaitu ke akhir tahun 2020,” ungkapnya.

“SKK Migas menyayangkan bahwa dalam situasi ekonomi Indonesia yang sedang menggalakkan investasi, ternyata ada investasi besar yang sudah di depan mata harus mundur minimal 2 tahun,” kata Amien.

Lebih lanjut, ia menyatakan SKK Migas juga menyayangkan bahwa dengan terpaksa rakyat Maluku akan tertunda menerima manfaat dari proyek ini minimal 2 tahun. (CNN)

Komentar

Berita Lainnya