OKI – Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal memberikan penilaian baik terhadap kinerja Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya, pada evaluasi triwulan II di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Sejumlah indikator kinerja utama menunjukkan capaian baik antara lain, angka inflasi serta penurunan kemiskinan ekstrem.
“6 bulan menjabat, angka inflasi dan kemiskinan ekstrem di OKI menggembirakan,” ujar Inspektur Wilayah 1 Itjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Brigjen Pol Rustam Mansyur.
“Trend penurunan inflasi selama 6 bulan terakhir cukup signifikan dari 4,92 persen pada Januari menjadi 2,27 persen di Juni,” tambah dia.
Evaluasi kinerja penjabat kepala daerah yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri per triwulan itu, untuk mengukur keberhasilan Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah.
Dalam paparannya, Pj. Bupati OKI Asmar Wijaya mengatakan, upaya pengendalian inflasi dilakukan secara serentak dengan sembilan langkah konkrit.
“Seperti tanam cabai serentak di seluruh desa, operasi pasar murah hingga kerja sama daerah,” jelas Asmar.
Asmar menambahkan, pemerintah daerah terus menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi untuk stabilitas pertumbuhan ekonomi.
Terkait kemiskinan ekstrem, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir turun sebanyak 1,07 persen dari 13,15 persen pada 2023 menjadi 12,08 persen di 2024.
Sementara angka kemiskinan ekstrem turun drastis dari 4,4 persen pada tahun 2022 menjadi 0,4 persen periode Maret 2024. Angka tersebut berada di bawah rerata Provinsi Sumsel 0,59 dan nasional 0,83.
Asmar mengatakan, capaian tersebut tidak lepas dari intervensi berupa program penanggulangan kemiskinan, seperti pengendalian inflasi, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan sanitasi, serta cakupan layanan kesehatan semesta (UHC) yang membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran.
Selain mengapresiasi capaian tersebut, Itjen Kemendagri juga memberi catatan kepada Pemkab OKI. Antara lain terkait kesiapan daerah menghadapi Pilkada serentak, pelayanan publik, serapan anggaran hingga mengurangi pengangguran.
“Untuk penyelenggaraan Pilkada, waspada terhadap kerentanan jelang Pilkada serta lakukan pemantauan isu agar dapat segera diantisipasi,” terang Mansyur. (Jang Mat)
