TOBOALI | Sebagai salah satu daerah yang menjadi sumber penghasil beras di Bangka Selatan bukan berarti tidak ada kendala dihadapi oleh para petani padi di Desa Rias Kecamatan Toboali pada masa-masa seperti saat ini.
Kesejahteraan belum benar-benar dirasakan apabila rentetan persoalan yang dihadapi bagi para petani ini tidak kunjung ada solusinya dari pemerintah yang seyogyanya terjun langsung ke lapangan.
Keluh kesah ini sepet disampaikan Mudakir salah satu petani di Desa Rias. Menurut dia ada sejumlah persoalan yang dirasakan petani saat ini. Mulai dari masa tanam hingga ke proses pemasaran.
“Pertama pada proses pemasaran beras, kami rasa belum stabil dengan modal yang keluar karena kami kesulitan saat menjual hasil. Pupuk pun begitu. Pupuk memang ada tapi subsidinya hanya setengah,” ujarnya, Senin (24/8).
Mudakir menceritakan, pemasaran gabah basah juga menjadi kendala yang dialami para petani Rias. Sebab, rata-rata petani di sana menjual hasil panen dalam bentuk gabah basah pasca dipetik.
“Harga gabah basah sekarang 5.200 per kilo, kalau sudah digiling 9.200. Harga ini belum stabil, menjualnya juga susah dan hanya melalui tengkulak saja. Itu pun pembelian terbatas. Kami sangat berharap banyak dari pemerintah,” terangnya.
Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPRD Basel Wendy mengimbau pemerintah harus lebih fokus untuk pemasaran produksi padi. Dan menyediakan pupuk yang sesuai kapasitas tanah di pertanian Rias.
Apalagi Basel merupakan lumbung padi di Babel. Baiknya harus ada gudang penampung seluruh hasil produksi seperti gabah basah, kering atau beras sehingga kesejahteraan petani dapat benar-benar dirasakan.
“Jadi hasil produksi bisa dipasarkan secara lokal maupun luar. Mungkin pemerintah kita bisa meniru di Banyuwangi ada instruksi dari kepala daerah untuk membeli beras hasil petani lokal bagi seluruh ASN,” ujarnya.
Namun, kebijakan itu harus dilaksanakan. Bukan hanya sebatas seremonial saja. Bisa juga meniru seperti yang diterapkan pemerintah Bogor. Mereka bekerjasama dengan Buloh untuk menampung beras petani lokal.
“Ini bisa diadopsi, supaya pangan kita setiap tahun dapat mencukupi, bulog juga bisa menyalurkan beras ke masyarakat dan akan berlanjut, berkesinambungan. Kalau dari dewan, kami akan segera susun perda ketahanan pangan,” jelasnya. (Devi)
