JAKARTA | Dua nama tokoh berlatar belakang militer, mencuat jelang Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Selain nama Pangkostrad Letjen TNI AD, Edy Rahmayadi, ada mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan, Moeldoko.
Nama terakhir baru muncul setelah kabarnya ikut digadang-gadang pula oleh sejumlah pemilik suara PSSI. Aktivis sepak bola nasional, Habil Marati, bahkan disebut sebagai tim sukses Moeldoko yang siap mengusung jenderal bintang empat itu.
Tak ayal, KLB PSSI seolah jadi ajang tarung bintang di militer dengan masuknya dua jenderal. Kondisi ini pula yang rupanya sedikit dikhawatirkan salah satu anggota PSSI dari Asosiasi Provinsi (Asprov) Jawa Barat.
Ketua Asprov Jabar, Duddy S Sutandi, bahkan meminta agar tak membenturkan dua tokoh militer di KLB PSSI. “Kami tak ingin ada lagi kubu-kubuan sehingga konflik di PSSI seperti tak pernah berakhir,” ujar Duddy kepada CNNIndonesia.com.
Fakta di lapangan, menurutnya, sejak munculnya keinginan KLB, Edy Rahmayadi sudah melakukan berbagai diskusi dan pertemuan dengan mayoritas pemilik suara. “Total ada sekitar 85 voters saat itu meminta kesediaan Edy sebagai calon Ketua Umum PSSI,” ucapnya.
Namun, pada perkembangannya, ada beberapa pemilik suara yang juga mengusung nama Moeldoko. “Bagi kami itu sah-sah saja karena pihak yang mendorong Moeldoko sudah pasti memiliki pertimbangan tertentu,” ucapnya.
Namun, Duddy menambahkan, pada prinsipnya jangan sampai kedua tokoh ini dibenturkan di lapangan lantaran sebagian besar voter menghendaki kepemimpinan PSSI yang kuat ke depannya. “Kepemimpinan kuat ini dimaknai dengan masuknya calon dari unsur militer,” terangnya.
Ia juga mendesak adanya dari kalangan sipil yang harus maju untuk duduk di Komite Eksekutif (Exco) PSSI. “Beberapa di antaranya ada Djohar Arifin Husin, Joko Driyono, Erwin Aksa, dan Glenn Sugita yang saya rasa masih punya kredibilitas sebagai Wakil Ketua Umum PSSI,” ucap Duddy.
Tolak KLB di Makassar
Dalam kesempatan itu, Duddy juga menolak tempat berlangsungnya KLB PSSI, 17 Oktober mendatang di Kota Makassar. Ia mempertanyakan netralitas KLB jika diadakan di Makassar.
“Kami mengusulkan KLB kembali dilakukan di Solo karena di kota itu akan lebih kondusif untuk seluruh peserta KLB,” jelas Duddy.
Ia juga berharap bahwa momentum KLB kali ini benar-benar menjadi ajang rekonsiliasi sebenarnya bagi semua pemangku kepentingan sepak bola nasional. “Kami harapkan semua pihak saling bahu-membahu membangun sepak bola nasional dan bersinergi dengan pemerintah,” ucap Duddy. (CNN Indonesia)
