MUSIRAWAS I Terkait nota keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 yang disampaikan pemerintah daerah, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas, pada prinsipnya menyetujui untuk dibahas lebih lanjut.
Akan tetapi, ada beberapa catatan yang hendaknya diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hj Habsorini yang meminta, agar Pemkab Musirawas dapat menjelaskan secara rinci, apa yang menyebabkan pengurangan dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Ini harus dijelaskan secara rinci, penyebab terjadinya pengurangan itu,” ungkap Habsorini dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas Nota Keuangan RAPBD 2017, Jumat (25/11).
Disisi lain, saran yang disampaikan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Siswantora menilai, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan, sehingga mereka meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk berinovasi, guna meningkatkan PAD.
“Dalam pembangunan infrastruktur, hendaknya juga dilakukan pemerataan. Jangan menitikberatkan pembangunan pada wilayah tertentu saja, sebab masih ada beberapa wilayah yang membutuhkan pembangunan. Seperti, di wilayah Kecamatan Muara Lakitan, Muara Kelinggi, Terawas, BTS Ulu. Terkhusus, untuk wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI) yang semestinya Pemkab Musirawas, harus segera memanggil investor untuk dapat berkontribusi,” jelasnya.
Terpisah, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Wahyu Sumadi meminta, agar Pemkab Musirawas, untuk memamanfaatkan anggaran secara maksimal, dengan membuat program yang jelas agar memiliki efek positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat.
“Jadi, walaupun ada penurunan anggaran, kita berharap kedepan harus ada upaya, agar PAD meningkat,” ungkapnya. (Mulyadi)
