oleh

Holding Ultra Mikro BRI Dorong Sektor UMKM Naik Kelas

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Adapun aksi korporasi ini merupakan bagian dari pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro bersama dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika melihat dari besarnya dana kelola yang akan dipegang oleh holding ini, bisa dipergunakan untuk mendorong UMKM, terutama usaha mikro dapat naik kelas pada kemudian hari.

“Naik kelasnya usaha mikro ke usaha kecil dan ke usaha menengah saya kira secara tidak langsung juga bisa mengisi gap usaha menengah yang proporsinya terhadap total usaha di Indonesia masih relatif kecil. Dengan naik ke kelas menengah ada dampak tidak langsung yang bisa diberikan ke perekonomian,” katanya di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Hanya saja, menurutnya, untuk menaikkan kelas usaha mikro ini juga diperlukan upaya-upaya lainnya. Holding merupakan salah satu caranya. Diperlukan juga revitalisasi pada masing-masing institusi agar dapat mengejar target ini.

“Toh masing-masing institusi tersebut sudah punya market tersendiri,” ucapnya.

Menurut Yusuf, BRI merupakan lembaga bank terbesar yang juga fokus terhadap pembiayaan usaha mikro memiliki potensi perluasan pembiayaan yang lebih besar. Sedangkan Pegadaian dan PNM mempunyai kekhususan peran dan kapasitas masing-masing yang selama ini dijalaninya.

“Pegadaian, kita tahu sebenarnya hadir untuk memberikan likuiditas jangka pendek bagi masyarakat yang membutuhkan, sementara PNM melayani perusahaan yang relatif baru dan belum memiliki akses terhadap perbankan sehingga memerlukan jasa modal ventura,” ungkapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa holding ultra mikro (UMi) akan menjadi solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi segmen usaha tersebut. Erick menjelaskan bahwa akses pendanaan yang lebih murah dan cepat akan menopang kemajuan segmen usaha itu. “Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukan keberpihakan kepada sektor ultra mikro,” ujar Erick.

Menurut dia, ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro melalui penguatan ketahanan ekonomi.

“Kami sudah memetakan sinergi yang dapat dilakukan di BUMN untuk menguatkan keberpihakan kepada pengusaha ultra mikro,” tambahnya.

Dengan demikian ke depan tercipta penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas, sehingga akan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengusaha ultra mikro melalui pemberdayaan, katanya.

Menteri BUMN mengakui, tanpa holding BUMN di segmen UMi saat ini, banyak kendala yang dihadapi dalam akses pembiayaan. Biaya overhead yang tinggi karena model pemberdayaan membutuhkan pendampingan dan penyuluhan intensif.

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia membuat UMi sulit dijangkau. Adapun dari sudut pandang perseroan, tanpa holding membuat segi pendanaan berbiaya relatif tinggi karena mengandalkan pinjaman dari pasar modal. Pembiayaan pun bergantung kondisi pasar sehingga terdapat potensi kegagalan refinancing.

Menteri Erick pun menjamin holding ini akan mensinergikan kekuatan dan keahlian ketiga perseroan. Holding pun dilakukan dengan tetap mempertahankan model bisnis gadai dari Pegadaian, konsep pemberdayaan sosial dari PNM, dengan BRI sebagai pendorong pertumbuhan karena merupakan perseroan terbesar dari ketiga BUMN tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai pasar pembiayaan segmen mikro masih terbuka lebar. Berdasarkan catatan sebanyak 91,3 juta orang Indonesia yang sebagian merupakan pengusaha mikro masih unbankable atau tidak mendapat layanan lembaga keuangan formal.

“Holding BUMN ultra mikro akan bergantung pada pemanfaatan dana right issue,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dana hasil rights issue diharapkan disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan mikro yang murah. Agenda korporasi BUMN yang terlibat dalam holding ini, yakni BRI, Pegadaian, dan PNM bisa saling menunjang. Bhima mengatakan jika seluruh hasil right issue digunakan untuk memberdayakan usaha ultra mikro maka akan sangat berimbas pada penyerapan tenaga kerja.

Serapan tenaga kerja dan rasio wirausaha akan meningkat. Selama masa pandemi ada 19 juta tenaga kerja yang terdampak, sebagian terpaksa menjadi pengusaha mikro agar bertahan. “Jadi support pendanaan sangat penting agar mereka bisa bertahan,” katanya.

Bhima menambahkan ada pula manfaat scale up. Diharapkan pembiayaan ini meningkatkan kemampuan usaha pelaku mikro. Dengan begitu usaha mikro tidak terus menerus dominan dalam UMKM yang besarannya mencapai 90 persen dari total usaha.

“Harapannya satu tahun mendapat pembiayaan ultra mikro, kemudian menjadi usaha kecil dan seterusnya naik kelas lepas dari kategori UMKM,” ujarnya.

Bhima juga menjelaskan holding ultra mikro berdampak terhadap digitalisasi pembiayaan. Hanya saja diperlukan integrasi dari sisi logistik, bahan baku sampai digitalisasi pemasaran. “Jika BRI bisa mendorong integrasi layanan dan kolaborasi dengan pemain digital lain maka bisa melengkapi ambisi mendorong scale up usaha mikro dan ultra mikro,” ucapnya.

Sebelumnya Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI akan menerbitkan maksimal 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 50, atau 23,25 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Hanya saja, pemerintah akan menyetorkan bagiannya dalam bentuk nontunai, yakni seluruh saham Seri B milik pemerintah pada Pegadaian dan PNM akan ditukar dengan saham baru BRI (inbreng).

“Sehubungan itu, RUPSLB setujui penambahan modal dengan pemberian HMETD pemerintah secara nontunai, akan disetorkan seluruh saham PNM dan Pegadaian inbreng ke perseroan,” ujarnya.

Menurutnya setelah transaksi maka perseroan akan memiliki 99,99 saham Pegadaian dan PNM. Pemerintah akan miliki satu lembar saham seri A dwiwarna pada perusahaan. Maka investor publik praktis yang akan menjadi sumber dana segar dari aksi rights issue tersebut. Namun BRI belum menentukan harga pelaksanaan.

Setelah menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM, BRI bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM akan mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan segmen ultra mikro, sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan.

“Penguatan struktur permodalan juga diharapkan mendukung kegiatan usaha BRI ke depan, baik induk maupun secara grup, yang pada akhirnya akan menciptakan value bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan,” tulis manajemen BRI, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). (Net)

Komentar

Berita Lainnya