oleh

Gubernur Erzaldi Tak Setujui Usulan PSBB

PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Roesman mengaku tidak sepakat mengenai adanya usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pangkalpinang. Usulan tersebut berkenaan dengan meningkatnya kasus Covid-19 khususnya di Kota Pangkalpinang yang sudah masuk dalam zona merah dengan risiko tinggi yang telah mencapai 918 kasus hingga Minggu (3/1/2021) kemarin.

“Kalau kita mau mengarah kepada PSBB, saya kurang sependapat, mengingat kita harus menyeimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kita, karena kalau kita menerapkan PSBB, kita adakan lagi penutupan, sangat berat sekali bagi dunia usaha,” kata Erzaldi saat rapat koordinasi dan konsolidasi penanganan kasus Covid-19 secara virtual di Kantor Gubernur, Senin (4/1/2021).

Menurut dia, masih ada cara lain untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, yakni dengan cara menerapkan aturan secara ketat serta memberikan sanksi berupa denda kepada pelanggar protokol kesehatan.

“Kita sudah mengeluarkan perda berkenaan dengan pendisiplinan dan pelaksaan Satgas Covid-19 ini, jadi saya sampaikan Pangkalpinang dan kabupaten lainnya bisa menggunakan perda tersebut, kalau menurut saya, jangan lagi mengedepankan sanksi sosial pada saat ini khususnya untuk Pangkalpinang, kita langsung terapkan saja sanksi denda dan penutupan aktivitas-aktivitas yang melanggar Prokes,” terangnya.

Dia mengungkapkan, selama ini masih ada tempat usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak adanya pengaturan jarak tempat duduk antar pengunjung. Oleh karena itu, dia menegaskan, pihaknya akan melakukan penertiban kepada para pelaku usaha yang masih tidak mematuhi prokes Covid-19.

“Di kafe kita selalu mengatakan tolong batasi jarak pengunjung satu dengan pengunjung lainnya, saya tidak pernah melihat tanda silang, ataupun tanda mana yang boleh duduk dan tanda mana yang tidak boleh duduk, nah ini perlu juga menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Penertiban ini, tambah Erzaldi, berlaku untuk semua sektor, termasuk di perkantoran yang juga harus diberlakukan secara ketat dan tegas. “Ini berlaku untuk semua perkantoran, restoran, kecuali pasar bagaimana strategi yang diterapkan nantinya, ” tandasnya. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya