PALEMBANG | Bertepatan dengan HUT yang ke -73, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Palembang Darussalam, menggelar aksi damai di depan kantor Walikota Palembang,Rabu (5/2/2020).
Dalam aksi tersebut, HMI (MPO) Palembang Darussalam memberikan kritik, atas kinerja pemerintah Kota Palembang.
Ketua HMI (MPO) Palembang Darussalam Febri Walanda menyayangkan angka kemiskinan di Kota Palembang, masih menyentuh angka 2 digit (10,90 %).
“Kota penyumbang angka pengangguran terbesar di Sumatera Selatan (7,94 %) dari 185.000 pengangguran di Sumsel. Data tersebut per-September 2019,”ungkapnya.
Lalu ada 1.278 anak putus sekolah, 4.641 balita kekurangan gizi, dan ribuan pedagang kecil yang terzalimi karena menjamurnya minimarket.
Menyikapi hal tersebut, HMPI (MPO) Palembang Darussalam, menyampaikan 5 (lima) tuntutan kepada Pemerintah Kota Palembang, yakni :
- Segera berbenah, untuk memberikan perhatian lebih banyak, kepada rakyat miskin kota, dengan melaksanakan program – program pengentasan kemiskinan tepat sasaran, guna menurunkan angka kemiskinan Kota Palembang menjadi 1 digit.
- Segera lakukan tindakan secara efektif, dan menyeluruh, untuk mengikis jumlah pengangguran di Kota Palembang.
- Segera optimalkan peran sekolah filial, dan instrumen – instrumen lainnya, untuk memfasilitasi anak putus sekolah, dan anak – anak tak mampu sekolah, agar dapat mengenyam bangku pendidikan.
- Segera tanggap, dalam upaya penyelesaian, dan pencegahan kasus stunting (bayi kurang gizi) di Kota Palembang.
- Segera atur, tertibkan minimarket – minimarket, yang jumlahnya membludak di Kota Palembang, dan beri perhatian serius terhadap para pelaku usaha kecil rakyat.
Saat menerima massa aksi HMI (MPO) Palembang Darussalam, Asisten III Pemkot Kota Palembang Agus Kelana menyambut baik aspirasi yang disampaikan adik – adik yang tergabung dalam organisasi HMI (MPO) Palembang Darussalam hari ini.
Dikatakan Agus Kelana,kritik-kritik dan saran yang diberikan, merupakan hal yang wajar. Apalagi mahasiswa yang saat ini dalam proses belajar.
“Demokrasi memang wadahnya untuk mereka belajar,” ungkapnya.
Agus mengakui akan menampung aspirasi yang disampaikan, sebagai masukkan dan perbaikan untuk kedepan, salah satunya terus menjamurnya minimarket waralaba sampai ke pelosok perkampungan yang dapat mematikan usaha masyarakat kecil.
“Jadi ini harus jadi pertimbangan. Karena usaha-usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus jadi perhatian juga. Jangan sampai, usaha-usaha kecil seperti warung mati,”ungkapnya.
“Saya terima aspirasi mereka, dan akan saya sampaikan kepada pimpinan,”tandasnya.(Mirna)
