Untuk merealisasikannya, Bupati Heri Amalindo bersama Pimpinan DPRD meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan kantor tersebut. Agar kegiatan di DPRD dapat berjalan lancar, rencananya renovasi tersebut segera dilakukan.
“Kegiatan di DPRD harus segera berjalan. Pemkab tidak bisa berjalan sendiri tapi harus bersama-sama dewan menjalankan roda pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar” ujar Heri Amalindo.
Heri juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya memang telah mengusulkan kepada Pemerintah pusat agar pembangunan gedung DPRD dapat segera terwujud. Namun dengan musibah ini, dirinya berharap agar Pemerintah pusat dapat segera mempercepat realisasi membangun gedung wakil.
Sementara itu, kepala Dinas PU-CK Putra Sumito ketika dijumpai Selasa (26/7), bahwa DPRD melalui Sekwan merekomendasikan gedung tersebut diperuntukkan sebagai pengganti gedung yang terbakar dan telah disetujui Bupati, namun terlebih dahulu merenovasi bangunan itu karena kondisinya belum layak pakai.
“Setelah kita tinjau bersama antara pimpinan Dewan, Sekwan bahkan Bupati juga sudah mengecek bangunan itu, beliau (Bupati) menyetujui untuk direnovasi karena bangunan itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Sumber dananya dari APBD tahun 2016 dari kos bantuan tanggap darurat sebesar Rp 350 juta dengan target selesai satu bulan,” terangnya.
Diakuinya bahwa status kepemilikan gedung tersebut masih tercatat milik PT Medco namun sekarang masih proses hibah. “Bangunan tersebut terletak didalam wilayah rencana hibah dari Pertamina ke Pemkab PALI yang luasnya 43 hektar, sekarang statusnya masih proses dan posisi bangunan itu berdekatan dengan bekas kantor Dewan yang terbakar,” jelasnya lagi.
Ia juga mengatakan bahwa konsep renovasi bangunan eks PT Medco hanya sementara. “Memang konsepnya sementara, namun pak Bupati memerintahkan agar dibuat senyaman mungkin, karena gedung DPRD merupakan wajah Kabupaten ini dan demi menunjang kinerja para Dewan walaupun gedung tersebut bentuknya minimalis. Karena tahun 2017 direncanakan akan mulai pembangunan perkantoran Pemkab termasuk gedung Dewan,” beber Putra. (ANS)
