oleh

Efektivitas Instrument Rehabilitasi Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika

Palembang l Seiring waktu berjalan hingga saat ini, angka korban penyalahgunaan narkoba menunjukan tren yang semakin meningkat/stagnan (tidak ada penurunan yang significant), dapat dilihat dalam World Drug Report UNODC tahun 2020 tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba.

Jumlah tersebut 30% lebih banyak
dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang (the third booklet of the World Drugs Report, 2020). Kemudian, secara nasional angka prevalensi narkoba pada tahun 2019 tercatat sebanyak 3,6 juta orang atau sebesar 1.80%.

Pararel dengan data tersebut, Berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya, ditemukan bahwa angka kematian penyalahguna narkotika sebesar 40 orang perhari di seluruh Indonesia. Kematian sia-sia ini lebih banyak disebabkan karena para korban itu tidak mendapatkan akses pengobatan medis dan rehabiltasi sosial.

Kompol Suryadi. SIK. MH. yang merupakan Serdik Sespimmen Dikreg Ke – 61 Tahun 2021 mengatakan, bahwa Kondisi seperti ini menjadi lebih mengenaskan lagi ketika sebagian besar korban yang meninggal tersebut adalah kelompok usia produktif, atau pemuda/i berumur 20 sampai 30 tahun.

” Realitas darurat narkoba, dari data dan fakta tersebut di atas, tentu dapat dilihat bahwa situasi saat ini di Indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan darurat narkoba, para stakeholder terkait tidak dapat memandang persoalan tersebut sebelah mata, dan harus bersinergi dengan semua institusi penegakan hukum dalam penanggulangan narkoba. Secara ideal, POLRI, BNN, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait harus bersama–sama bergandengan tangan bersinergi untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” katanya.

Pada tataran regulasi setingkat peraturan perundang-undangan, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang diharapkan secara lebih jauh dapat menanggulangi ikhwal keadaan
genting darurat narkoba tersebut.

Keadaan genting darurat narkoba sebagaimana dimaksud, tentu tidak saja bertumpu pada aspek pencegahan (preventif), pre-emtif, dan pemberantasan (refresif). Ada banyak dimensi lainnya, yang perlu diperhatkan dengan seksama di dalam pola/model ideal penanggulangan narkoba (aspek rehabilitatif).

” Meskipun pada hakikatnya penanggulangan dalam domain penegakan hukum, yang ada di dalam kewenangan Polri, sebagai aplikasi dari UU Narkotika merupakan domain vital, strategis dan utama, namun dapat juga dilihat paradigma lain dalam upaya penanggulangan permasalahan narkoba.
Paradigma Resosialisasi/Rehabilitatif,” ujarnya.

Dikatakan Kompol Suryadi. SIK. MH. Didalam UU Narkotika telah secara eksplisit mengamanatkan perubahan paradigma di dalam melihat penyalahguna narkotika, di mana di dalam Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika, disebutkan bahwa bagi para pecandu narkotika dan korban
penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk menjalani program rehabilitasi sebagai proses perbaikan (resosialisasi) bagi para korban penyalahguna narkotika.

” Paradigma seperti ini tentu sangat berbeda secara diametral dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, yang mana masih melihat korban penyalahguna narkoba sebagai seorang kriminal yang harus mendapatkan sanksi atau hukuman (pidana),” terangnya.

Di dalam UU sebelumnya belum memberikan peran yang lebih besar di bidang pendekatan kesehatan dan sosial bagi para pengguna narkotika dan menjadikan pemidanaan sebagai sarana terakhir bagi para pengguna narkotika.

Seiring perkembangannya, dapatlah dilihat bahwa polemik terkait rehabilitasi bagi pengguna narkoba akhir-akhir ini menjadi isue hangat yang sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat.

” Hal tersebut dapat dipandang sebagai sebuah catatan konstruktif dikarenakan belum adanya kesamaan visi diantara para stakeholder, semuanya seakan masih seakan berjalan sendiri-sendiri, one man show, tidak seiring sejalan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia sesuai mandat UU Narkotika, khususnya yang terkait dengan penetapan/kebijakan rehabilitasi bagi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika,” sambungnya.

Hal ini tentu apabila ingin dilihat lebih jauh menunjukan belum adanya suatu politic will yang sama dari para stakeholder di dalam melihat dan menangani permasalahan terkait narkotika yang terjadi saat ini. Inkonsistensi dan perbedaan visi tersebut secara praktis dapat dilihat secara faktual (nyata) di dalam kasus-kasus yang terkait dengan polemik untuk menetapkan dan memberikan media atau sarana rehabilitasi bagi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika.

Dalam praktik, sering terjadi perbedaan pandangan (by assesment) dalam menentukan kualifikasi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika yang dilihat sebagai korban dari peredaran gelap narkotika. Tidak lain, ekses transaksional cukup mewarnai penentuan kebijakan rehabilitasi tersebut, yang mana memang sangat dekonstruktif terhadap semangat bangsa dalam melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

REHABILITASI : MEDIS & SOSIAL
Sejatinya dapat dilihat di dalam UU Narkotika, dikenal 2 (dua) jenis rehabilitasi bagi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika, yakni Rehabilitasi Medis yang merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kedua macam atau jenis rehabilitasi tersebut diakomodir secara nyata di dalam UU Narkotika, meskipun pada tataran implementatif masih menimbulkan polemik dan permasalahan di dalam penetapan dan penggunaannya yang diperuntukan bagi para pengguna, pecandu ata penyalahguna narkotika.

Apabila ingin dilihat lebih jauh tentu tidak dapat dinafihkan bahwasannya permasalahan terkait narkotika merupakan salah satu masalah besar bangsa yang dihadapi oleh semua element (masyarakat), khususnya generasi muda. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang mana saat ini mengalami intensitas dan trend meningkat setiap waktunya, menjadi salah satu orientasi dan titik fokus para stakeholder bangsa ini untuk membersihkan (jangka panjang) atau paling tidak meminimalisir (jangka pendek) peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Sebab, narkoba sebagai salah satu masalah besar bangsa apabila tidak diberikan porsi penanggulangan dan pencegahan (dalam konteks penyalahgunannya) secara intensif dan massive akan sangat dikhawatirkan dapat merusak serta membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara – khususnya kehidupan generasi muda ke depannya, meskipun di satu sisi pada hakikatnya dapat dilihat bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

ASPEK SUBSTANTIF
Senyatanya upaya penanggulangan narkotika, tidaklah cukup dilakukan dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang terpadu dan berkesinambungan serta melibatkan berbagai macam stakeholder terkait, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Rangkaian tindakan tersebut pun juga harus mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif serta rehabilitatif. Rehabilitasi di sini tentu merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika dengan paradigma yang berbeda.

Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika di sini dianggap atau diposisikan sebagai korban dari penyahgunaan narkotika, yang mana tentu memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. (Feby DP Hutagalung dkk, 2014 : 1).

Telah jelas bahwa UU Narkotika memberikan ruang yang lebih besar kepada para penyalahguna narkoba untuk mendapatkan media rehabilitasi sebagai upaya atau sarana perbaikan (resosialisasi); yang meliputi perbaikan mental diri (pribadi), maupun kesehatan penyalahguna dari pengaruh addicted narkotika.

Tentu jikalau melihat lebih jauh sasaran yang ingin dicapai dari orientasi yang ada di dalam ketentuan tersebut akan sangat erat serta berbanding lurus dengan efektifitas dari kebijakan (rehabilitasi) itu sendiri. Melihat efektifitas dari (kebijakan) rehabilitasi kepada para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika di tengah kondisi dan situasi praktis saat ini, merupakan satu pembahasan yang berbeda dan menarik untuk dilihat secara seksama.

Secara makro tentu dapat dilihat apabila kebijakan rehabilitasi tersebut ingin
disandarkan kepada efektifitas dari implementasi kebijakan tersebut, maka orientasi utamanya ialah tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai sampai sejauh mana kebijakan itu dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh para stakeholder di dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika di masyarakat.

Hal ini berarti bahwa hal tersebut akan dapat dilihat secara real dari angka peredaran dan penggunaan narkotika (illegal) di masyarakat; apakah nantinya dengan penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut angka peredaran dan penggunaan narkotika illegal akan menurun ataukah malah sebaliknya.

OUTPUT VS ORIENTASI
Kebijakan rehabilitas tersebut tentu akan dapat dikatakan efektif apabila angka secara kuantitatif dari peredaran dan penggunaan narkotika illegal menurun atau tidak menunjukkan trend yang meningkat dari waktu ke waktu ketika kebijakan (rehabilitasi) tersebut dilaksanakan.

Melihat efektifitas dari kebijakan (rehabilitasi) kepada para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika yang mana berorientasi terhadap aspek tujuan atau sasaran di dalam pemberantasan narkotika, tentu harus dilihat dan dikaji secara situasional dan kontekstual, dalam arti dilihat nanti bagaimana kondisi praktis yang ada pasca diimplementasikannya kebijakan (rehabilitasi) tersebut ataupun sebelum diberlakukannya kebijakan (rehabilitasi) tersebut.

Kebijakan (rehabilitasi) itu efektif karena sesuai dengan orientasi dari undang-undang yang ada, yakni untuk dapat memberikan ruang yang lebih kepada para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika untuk mendapatkan wadah pembelajaran, perbaikan, pengarahan secara medis dan non-medis di panti rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh stakeholder terkait, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir serta
menghilangkan ketergantungan bagi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika.

Tentu dapat dilihat apabila para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika tersebut tidak diberikan ruang rehabilitasi serta dikenai sanksi (hukuman) pidana, yang mana tentu muaranya adalah pidana penjara, maka hal tersebut dapat dilihat sebagai suatu langkah yang tidak memberikan ruang yang lebih kepada para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika untuk perbaikan diri, malah secara faktual lembaga pemasyarakatan atau pidana penjara dapat memperparah kondisi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika, sebab kondisi situasional yang ada di dalam penjara juga berkembang peredaran narkoba yang massive.

Apalagi ketika para penyalahguna tersebut mendapatkan sanksi (hukuman) pidana penjara dan tidak mendapatkan sarana rehabilitasi di dalamnya, hal ini tentu malah akan memperparah keadaan yang ada, di mana ketika berada di dalam masa tahanan di lembaga pemasyarakatan para penyalahguna tidak akan terlepas dari jaringan narkoba yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan malah ketika sudah menjalani masa tahanan–ketika sudah bebas (keluar) – dari lembaga pemasyarakatan dan kembali lagi ke kehidupan sosial masyarakat seperti semula, para penyalahguna tersebut tetap juga tidak akan terlepas dari status addicted narkoba, malah berkaca dari situasi empirik yang ada, banyak dari para penyalahguna tersebut setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan berubah status yang semula hanya sebagai pengguna, pemakai atau penyalahguna narkoba berubah menjadi pengedar atau bandar narkotika.

Selanjutnya juga point penting dari kebijakan (rehabilitasi) bagi para penyalahguna narkotika apabila diimplementasikan secara optimal dan tepat guna – maka akan dapat memutus mata rantai siklus peredaran narkotika, sebab apabila para penyalahguna,
pecandu atau pemakai narkotika (yang notabenenya bukan pengedar ataupun bandar narkotika) mendapatkan media rehabilitasi dan setelah menjalani rehabilitasi tersebut para penyalahguna, pecandu atau pemakai narkotika tidak lagi dalam status addicted, hal tersebut tentu melalui rehabilitasi medis, dan juga secara mental diri (pribadi) juga telah pulih dan secara sadar tidak lagi ingin untuk menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya, hal ini tentu melalui rehabilitasi sosial, maka secara tidak langsung para produsen narkotika kehilangan konsumen potensial di dalam pasar peredaran gelap narkotika. Hal ini tentu bersesuaian dengan apa yang ingin dicapai/muara akhir dari UU Narkotika.

Pada akhirnya, dapatlah dilihat bahwa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat guna menyelamatkan bangsa dari ancaman narkotika, khususnya generasi muda (harapan) bangsa.

” Kebijakan (rehabilitasi) secara faktual dapat dikatakan merupakan sebuah kebijakan (langkah strategis) yang efektif, sebuah langkah strategis yang efektif sebab sarana rehabilitasi tersebut sesuai dengan orientasi dari UU Narkotika, yakni dapat memberikan ruang yang lebih kepada para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika untuk mendapatkan wadah pembelajaran, perbaikan, pengarahan secara medis dan non-medis melalui sarana rehabilitasi, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir serta menghilangkan ketergantungan bagi para pengguna, pecandu atau penyalahguna narkotika,” tutup Kompol Suryadi. SIK. MH, Selasa (03/08/2021). (Abdus)

Komentar

Berita Lainnya