oleh

DPRD Kota Pangkalpinang Segera Tindaklanjuti Pencabutan Perda No. 6 Tahun 1976

PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna penyampaian dan penjelasan walikota terhadap tiga raperda pada rapat paripurna ke-21 masa persidangan III DPRD Kota Pangkalpinang di ruang rapat paripurna, Senin (12/7/2021).

Salah satu penyampaian raperda tersebut yakni tentang Pencabutan Perda No. 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan dalam Kotamadya Daerah Tingkat Dua Pangkalpinang.

Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Djubaidah mengatakan, penyampaian raperda tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan oleh para anggota dewan.

“Tetap itu ada pembahasan, dari Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyampaikan tentang pencabutan raperda yang sudah tidak berlaku lagi, agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan,” kata Djubaidah kepada wartawan usai rapat paripurna.

Dia berharap, pemkot dapat menyikapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan pandangan umum pada saat rapat paripurna tersebut.

“Jadi setiap fraksi menyampaikan maksud atau keinginan masukan-masukan, jadi kami mohon agar semua menjadi evaluasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang,” harapnya.

Terpisah,Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen) mengatakan, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ini ditetapkan pada saat Kota Pangkalpinang masih menginduk ke Provinsi Sumatera Selatan, karena Provinsi Bangka Belitung pada saat itu belum terbentuk secara legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Adapun maksud pencabutan Perda tersebut, dikarenakan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Pemakaman, sehingga dengan demikian untuk kepastian hukum dan tidak adanya tumpang tindih aturan, maka Perda Kota Pangkalpinang Nomor & Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, perlu dicabut,” terangnya. (EDI)

Komentar

Berita Lainnya