Beritamusi.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meminta status bandara H.A.S Hanandjoeddin tetap dipertahankan sebagai bandara internasional. Hal ini menyusul adanya rencana untuk menurunkan status sejumlah bandara dari internasional ke domestik.
Bandara internasional H.A.S. Hanandjoeddin masuk dalam daftar salah satu bandara yang akan dievaluasi kementerian perhubungan.Padahal jika sampai status ke domestik dikhawatirkan akan berdampak berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Belitong.
Sebagaimana diketahui awal tahun 2019 Bandara H.A.S Hanandjoeddin ditetapkan statusnya sebagai bandara internasional dengan membuka rute penerbangan Malaysia ke Belitong. Namun, belum lama ditetapkan badai covid-19 melanda yang berimbas pada lesunya dunia pariwisata.
Ketua DPRD Babel Herman Suhadi bersama Komisi III DPRD menyambangi Direktorat Jendral Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jumat (16/9/2022).
Rombongan ditemui Direktur Bandar Udara Direktoral Jendral Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Nafhan Syahroni.
Dihadapan pejabat kemenhub, Herman mengatakan pasca pandemi covid, dunia pariwisata Pulau Belitung sudah bangkit.
Hal ini tampak dari adanya kunjungan wisatawan mancanegara ke Belitong. Termasuk sejumlah event berskala internasional juga digelar di Belitong
Herman menegaskan sektor perhubungan memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan pariwisata di Pulau Belitong.
“Sebagai Ketua DPRD saya meyakinkan bapak (Nafhan Syahroni) 10 tahun lagi mulai hari ini Belitung akan jauh lebih berkembang daripada yang kita lihat pada hari ini,” ujarnya.
Herman juga meminta apapun status bandara nantinya, pembangunan sarana prasarana tetap diprioritaskan. Hal ini sebagai bentuk dukungan bagi dunia pariwisata Belitong.
“Kalau hari ini kita tidak memulai, saya pikir kita akan ketinggalan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III Azwari Helmy yang didampingi anggota Komisi, Rudi Hartono, H. Mulyadi, dan Yoga Nursiwan mengatakan pariwisata Belitong mulai menggeliat.
Seperti kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Termasuk event nasional dan internasional digelar di Belitong.
“Pesona Belitung Beach yang dibuka langsung oleh Menteri Parekraf bebera waktu lalu, G20 dan Tour of Kemala Belitong 2022 juga event yang sedang menunggu Tour De Belitong di bulan Oktober dan World Ocean Assesment (WOA) yang rencananya akan di adakan pada bulan Desember 2022,” jelasnya.
Kondisi terakhir harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menentukan status bandara internasional H.A.S. Hanandjoeddin.
Sementara Nafhan membenarkan saat ini dilakukan evaluasi status bandara internasional di seluruh Indonesia dengan jumlah sekitar 250 bandara.
“Ini merupakan arahan dari bapak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi status bandara internasional di seluruh Indonesia,” ungkapnya
Nafhan menyebutkan evaluasi dengan mempertimbangan, pertama, bandara internasional adalah pintu gerbang negara yang dapat dimasuki oleh negara lain.
Dengan kata lain banyaknya pintu masuk ke Indonesia yang dapat diakses oleh negara lain dapat memberikan ancaman kepada negara itu sendiri. Inilah yang juga menjadi salah satu pertimbangan dari Kemeterian Pertahanan RI.
Kedua, banyaknya bandara internasional di Indonesia yang hanya menyandang label saja, sementara itu jadwal penerbangan internasional di bandara tersebut hampir tidak ada.
Disisi lain, kata Nafhan pemerintah juga mempertimbangkan daerah-daerah yang memang menjadi destinasi tujuan pariwisata mancanegara yang harus kita support bersama dan dapat memberikan efek bagi daerah disekitarnya.
Untuk itu evaluasi ini nantinya akan di bahas di tingkat kementerian karena melibatkan banyak kementerian, seperti Kementerian Maritim dan Investasi selaku koordinator, Kementerian BUMN, Imigrasi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perhubungan.
“Benar memang saya sampaikan bahwa nanti akan ada pengurangan status bandara internasional di Indonesia dan ini sedang dievaluasi. Kita berharap keputusan yang nantinya akan diambil telah memperhitungkan dampak positif dan negatif bagi Indonesia,” harapnya.
Nafhan pun berjanji akan membawa aspirasi DPRD Babel ke Menteri Perhubungan RI untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat rapat koordinasi bersama lintas kementerian nantinya. (Nanda)
