oleh

Dongkrak Harga Karet, Pemkab OKI Dorong Pekebun Dirikan UPPB

Ogan Komering Ilir | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan mendorong para pekebun karet untuk mendirikan Unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB).

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak harga karet yang selama ini cenderung dijual dibawah pasaran.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Aris Panani mengatakan, pihaknya terus mensosialisasikan kepada para pekebun karet untuk mendirikan UPPB.

Karena Lanjut Aris, banyak manfaat yang akan diperoleh oleh pekebun karet diantaranya harga jual karet bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual di pengepul/tengkulak.

“Kita terus mensosialisasikan kepada pekebun karet untuk membentuk UPPB, dengan adanya UPPB ini maka untuk menjual karetnya para petani akan mengikuti system lelang,”ungkapnya

Dengan demikian program satu harga satu kualitas satu hari lelang akan terwujud. “Mereka yang jual karet melalui UPPB harus mengikuti standar karena UPPB sudah memiliki tenaga teknis penyadapan, pembelian, pasca panen, pengawas mutu bokar yang berasal dari salah satu anggota yang sudah terlatih,”jelasnya.

Saat ini lanjut Aris, untuk di Kabupaten OKI baru ada 12 UPPB, ini yang akan terus kita dorong agar para pekebun ini mau mendirikan UPPB. “Bahkan kita mendorong setiap desa penghasil karet membentuk UPPB karena ini merupakan upaya untuk meningkatkan harga jual karet,”jelas dia.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian

Sementara itu, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian mengatakan, Pembentukan UPPB memberikan beberapa manfaat, diantaranya, adanya aturan yang disepakati secara musyawarah, meningkatnya mutu bokar petani melalui pemasaran Bersama, meningkatkan posisi tawar bagi petani, media komunikasi petani agar dapat turut serta dalam program-program pengembangan karet rakyat.

Ditambahkannya, UPPB memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan perbaikan mutu karet alam nasional melalui fungsi kelembagaan dan pemasaran yang terorganisir. UPPB mampu menaikkan harga jual hasil bahan olahan karet rakyat (Bokar) antara Rp. 3.000,- sampai Rp. 4.000 perkilogram, jika dibandingkan dengan harga di pengumpul.

Menurutnya, masih banyak warga yang terikat dengan tengkulak sehingga masih enggan mendirikan UPPB. “Padahal sudah kami edukasi dan sosialisasikan bahwa dengan menjual di UPPB maka harga ada selisih Rp3000-Rp4000 per kilogram jika dibandingkan menjual dengan tengkulak,” kata Rudi.

Katanya, masih banyak masyarakat yang terbiasa menerapkan “pola-pola” lama. Petani pada umumnya telah menggadaikan hasil panen ke tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga saat panen, petani tidak dapat berbuat apa-apa karena hasil yang diperoleh telah menjadi milik tengkulak. Sementara tengkulak menerapkan harga dibawa pasaran. “Kebiasaan-kebiasaan ini yang harus diubah,” kata Rudi.

Rudi mengatakan pemasaran bokar melalui UPPB masuk dalam kategori pemasaran terorganisir. Alurnya, petani dalam UPPB dapat menjual hasil panen melalui sistem kemitraan dan lelang kepada pabrik pengolah atau eksportir.

Sementara dalam pemasaran tradisional, petani harus melewati rantai penjualan ke pedagang desa, pedagang besar, pool pabrik pengolah untuk kemudian berakhir di pabrik pengolah.

“Salah satu tujuan UPPB adalah memperpendek rantai pasar yang cukup panjang juga meningkatkan nilai tambah bagi petani karet,” kata dia.

Saat ini lanjunya, di Sumatera Selatan sudah terbentuk sebanyak 279 UPPB yang telah teregistrasi. Target untuk tahun 2021 akan dibentuk 75 UPPB baru untuk per kabupaten tahun ini pihaknya menargetkan sebanyak 10 UPPB.

Untuk di Kabupaten OKI katanya, tahun lalu hanya terbentuk sebanyak 5 UPPB masih terlampau sedikit dengan luas areal karet yang ada di OKI. “Untuk itu, kita sangat mendukung upaya pemerintah daerah yang mendorong pembentukan UPPB,”jelas Rudi. (Romi)

Komentar

Berita Lainnya