PALEMBANG | Ditengah Pandemi covid 19 Ratusan penghuni Rusunawa Kasnariansyah Palembang melakukan aksi menuntut kebijakan managemen rusunawa untuk memberikan keringanan kepada penghuni di masa pandemi covid 19.
Aksi ini menyusul, lantaran adanya penggembokan sebagian rusun oleh pihak pengelola rumah susun karena diduga para penghuni terlambat dalam membayar uang sewa bulanan meskipun uang jaminan untuk tinggal di kawasan tersebut sudah diberikan. Dengan kondisi tersebut, para penghuni terpaksa hanya bisa duduk didepan pintu hunian masing-masing.
Salah satu penghuni Rusunawa, IS (36) mengatakan, dirinya memintah Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam hal ini SP2J selaku pengelola agar memberikan keringanan ataupun menggratiskan biaya sewa hunian selama pandemi COVID-19.
“Kami disini hanyalah orang kecil, jadi kami minta kepada Pemerintah Kota agar menggratiskan biaya sewa selama pandemi COVID-19 ini. Terus terang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang, apalagi jika mau membayar sewa,” ujar IS saat diwawancarai, Rabu (06/05/2020).
Selain itu, IS juga menyayangkan sikap pengelola rumah susun yang dinilai tidak transparan dan semena-mena kepada penghuni, baik itu soal biaya sewa ataupun dalam mengelolah rumah susun tersebut.
“Biaya sewa naik terus, dari awalnya hanya Rp285 ribu kini menjadi Rp340 ribu perbulan, itupun tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu jika ada perubahan. Selain itu, tarif PDAM juga yang sudah tidak masuk akal, dari Rp40 ribu kini bisa mencapai Rp120 per bulan,” jelasnya.
IS juga mengeluhkan, selama musim hujan hunian yang biasa ditempatinya selalu mengalami kebocoran, sehingga mengganggu waktu istirahat. “Semua hunian di Blok yang saya tinggali semuanya bocor, dari lantai 4 turun sampai lantai 1. Dinding juga sudah banyak yang bolong,” jelasnya.
Diketahui, rumah susun yang berlokasi di Jalan Letnan Kasnariansyah KM. 4,5 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang tersebut memiliki ukuran 4×5 meter dengan satu kamar tidur dan satu kamar kecil.
Bukan hanya IS, penghuni lainnya, US (62), juga mengeluhkan hal serupa. Dalam kesehariannya US yang hanya berjualan gorengan bersama sang istri dan memiliki empat orang anak tersebut harus memutar otak untuk dapat membayar uang sewa bulanan, PDAM dan juga listrik.
“Dulunya listrik disini subsidi dari pemerintah, entah kenapa sekarang malah dinaikan yang 1.300 Kwh, padahal kita disemua disini dari segi ekonomi serba terbatas bahkan kurang. Kita maunya yang subsidi saja, disesuaikan dengan kemampuan kita,” terangnya.
Dengan kondisi saat ini, US dan warga lainnya juga menilai ada ketimpangan antara biaya sewa, tarif PDAM dan listrik di rumah susun tersebut dengan perawatan dan perbaikan dari pihak pengelola.
“Telat sehari saja bayar sewa langsung diberi denda 10 persen. Sementara perawatan terakhir dilakukan tahun 2018 silam. Itupun sebulan setelah dilakukan perbaikan langsung rusak lagi, karena selama perbaikan tidak ada yang mengawasi,” tambahnya.
Selain itu, US juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap penghuni rumah susun. Menurutnya, semenjak virus corona mewabah di kota Empek-empek tersebut, belum ada satupun bantuan dari pemerintah yang singgah di kawasan rumah susun tersebut.
“Selama COVID-19 ini, belum ada bantuan dari pemerintah. Kita juga inginkan pemerintah menggratiskan biaya sewa disini karena saat ini merupakan masa yang sangat sulit,” tandasnya.(Ade)
