Beritamusi.co.id – Tingkat kesenjangan sosial di Kabupaten OKU terus mencuat, seperti halnya banyak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Anak Jalanan, Anak Punk, Pengemis dan penyandang sosial lainnya semakin hari semakin ramai berkeliaran di wilayah Kota Baturaja.
Melihat fenomena tersebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) geram pasalnya, Dinas Sosial terkesan lamban untuk menangani permasalahan ini.
Hal ini terungkap saat dengar pendapat komisi I DPRD OKU (RDP) bersama Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Camat Baturaja Timur beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi I DPRD OKU, Ledi Patra didampingi anggota Komisi I lainnya, Ir H Sayfudin AB, Naproni, dan Soderi Tario serta Parwin mengatakan, tingkat kesenjangan sosial semakin hari semakin mencuat, banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Anak Jalanan, Anak Punk, Pengemis dan penyandang sosial lainnya semakin hari semakin ramai berkeliaran di wilayah Kota Baturaja.
“Keberadaan penyandang sosial semakin memprihatinkan, terlebih lambannya tindakan dari Dinas Sosial untuk menangani permasalahan ini. Tempohari ada salah satu anggota DPRD OKU melaporkan terkait keberadaan ODGJ yang meresahkan masyarakat, akan tetapi tanggapan dari Dinas terkait sangat lamban. Bagaimana jika masyarakat biasa yang melapor apakah akan ditanggapi,” kata ketua Komisi I DPRD OKU.
Ditegaskannya, pihaknya menuntut Dinas terkait khususnya Dinsos OKU mengambil peran aktif dalam menangani permasalahan penyandang sosial yang sudah dinilai telah mengganggu ketertiban umum.
Untuk itu dirinya meminta Dinsos Menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan tugas.
“Kemana Dinas sosial selama ini. Jika memang terkendala anggaran silahkan ajukan surat akan kami perjuangkan jika itu terkait penangan masalah sosial. Kalau tidak sanggup mundur saja, gampang urusannya,” katanya.
Sementara itu, Naproni selaku anggota Komisi I DPRD OKU sangat menyayangkan kurang pekanya Dinas Sosial terhadap permasalahan penyandang sosial di Kabupaten OKU, terlebih Kabupaten OKU menjadi perhatian secara Nasional lantaran ketidak pedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat penyandang sosial.
“Baru-baru ini kita dihebohkan oleh kejadian ibu muda yang nekat mengakhiri hidupnya lantaran himpitan ekonomi. Saya mendapat informasi korban tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Artinya selama ini mereka merasa tidak diperhatikan, kemana peran Dinsos? Saya berharap kedepan tidak ada lagi kejadian yang viral dari Kabupaten OKU ini yang berlatar belakang dampak ekonomi dan sosial,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, pihaknya sangat prihatin dengan keberadaan banyaknya anak dibawah umur yang menjadi penyandang sosial dibiarkan berkeliaran di jalan khususnya lampu merah simpang Empat Air Paoh.
Terpisah, Kepala Dinsos OKU, Saiful Kamal menerangkan bahwa pihaknya sudah diwacanakan akan membentuk tim pemantau di kawasan simpang Empat Air Paoh guna mengurangi kegiatan penyandang sosial di kawasan tersebut.
Untuk itu pihaknya meminta dukungan anggaran dari Komisi I DPRD OKU.
“Kami bersama instansi terkait sudah melakukan pembahasan untuk menempatkan sejumlah petugas di simpang empat Air Paoh untuk mengantisipasi keberadaan penyandang sosial di kawasan tersebut,” pungkas Saiful Kamal. (HARISON)
