KAYUAGUNG I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna mencegah terjadinya praktek tindak pidana korupsi.
Bupati OKI, Iskandar SE mengatakan, dengan dibentuknya TP4D ini dapat menciptakan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). “ Pembentukan TP4K ini untuk mewujudkan Kabupaten OKI zero corruption,” kata Iskandar saat jumpa pers di ruang rapat bende seguguk II pemda OKI Jumat (26/2/2016).
Menurut Iskandar, untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih serta bebas KKN dibutuhkan proses dan tekad yang kuat untuk menjadikan KKN sebagai musuh.
“Dengan terbentuknya TP4D, hal ini bukanlah menjadi hal yang mustahil. Kita lakukan pengawasan bersama, koordinasi dan konsultasi untuk mencegah terjadinya korupsi,” tegasnya.
Dirinya meminta kepada seluruh jajarannya untuk tidak segan-segan dan ragu berkoordinasi dan konsultasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari). Tentunya, demi pembangunan Kabupaten OKI yang lebih baik.
“Tak kalah penting adalah pengawasan penggunaan dana Desa oleh para Kepala Desa (Kades). Jangan sampai banyak yang tersandung hukum. Saya harap agar terus disosialisasikan gerakan pencegahan korupsi ini,” tegasnya.
Kepala Kejari Kayuagung, Viva Hari Rustaman mengatakan, pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) bertujuan, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan oleh aparatur di setiap SKPD di lingkungan Pemkab OKI.
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kinerja, aparatur di setiap SKPD tidak perlu merasa segan dan ragu untuk berkoordinasi mengenai hal yang berkaitan dengan kinerja.
“Kita patut apresiasi semangat pak Bupati untuk wujudkan OKI bebas dari korupsi tahun 2016. Pencegahan lebih cepat lebih baik,” katanya.
Dirinya meminta kepada SKPD agar dapat memanfaatkan keberadaan TP4D untuk berkonsultasi dan koordinasi, sebab selama ini masih sangat jarang dilakukan.
“Kedepan, kita akan bentuk secretariat bersama (sekber). Terdiri dari pihak kepolisian resort (Polres) OKI, Jaksa dan Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya akan dilakukan diskusi secara berlanjut dengan berbagai pihak,” tutupnya. (Romi)
