KAYUAGUNG I Pada November mendatang, Bupati OKI H Iskandar, SE mengisyaratkan akan melakukan mutasi secara besar-besaran terhadap pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemkab OKI. Mutasi ini dilakukan menyusul dari telah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten OKI.
“Jelas dong, pasca telah ditetapkannya nomenklatur baru, secara otomatis akan ada pimpinan baru yang akan menduduki posisi baru di lingkup sekretariat daerah OKI. Nanti kita lihatlah bulan depan,” ujar Bupati OKI H Iskandar SE, pekan lalu.
Menurut Iskandar, penataan perangkat daerah ini akan difokuskan pada mental aparatur, juga penguatan sistem pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah demi mewujudkan birokrasi dan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Saat ini, kata Ketua DPW PAN Sumsel ini, pihaknya masih menyusun siapa yang tepat menduduki posisi yang baru. Pastinya, posisi di dinas baru akan ditempati orang yang tepat, sesuai dengan kompetensi.
“Kompetensinya harus sesuai dengan dinas yang dituju. Penempatan pejabat baru juga akan mengacu pada Aparatur Sipil Negara (ASN),”kata Iskandar.
Terkait soal lelang jabatan, pihaknya akan memberlakukan itu pada beberapa dinas saja. Sebelumnya, para calon akan mengikuti uji fit and profer test.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKD) OKI, Listiadi Martin melalui Sekretaris BKD OKI Ibnu Hajar mengatakan, terkait rencana adanya mutasi pasca ditetapkannya nomenklatur baru, pihaknya sampai saat ini masih menunggu struktur kepengurusan dan instruksi Bupati OKI.
“Yang jelas sejauh ini belum ada instruksi Bupati terkait penerapan nomenklatur baru tersebut karena kita juga masih menunggu struktur kepengurusannya,”jelasnya.
Khusus untuk lelang jabatan, kata Hajar, untuk pejabat eselon II akan dilakukan uji kompetensi. Seluruh pejabat eselon II bakal mengikuti Asesment di lembaga Administrasi Negara (LAN) di Bandung.
Diketahui, sejumlah dinas akan melebur menjadi satu. Sedangkan ada juga badan yang berubah menjadi dinas. Diantaranya Dinas PU BM menjadi Dinas PU BM dan Penataan Ruang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Dinas BPMD, Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan (BP2K) menjadi Dinas Perdagangan, Pol PP menjadi Dinas Pol PP dan Damkar serta sebagainya.(romi)
