pemkab muba pemkab muba
Nasional

‘Budi Gunawan Tak Boleh Punya Agenda Sendiri’

100
×

‘Budi Gunawan Tak Boleh Punya Agenda Sendiri’

Sebarkan artikel ini
1b511b03-6070-4284-a76a-ca44c8ce7a46_169
pemkab muba pemkab muba
'Budi Gunawan Tak Boleh Punya Agenda Sendiri'
Budi Gunawan, kata mantan Kepala BAIS Laksda (Purn) Soleman Ponto, paling penting menjalankan perintah Jokowi, bukan masyarakat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono))

JAKARTA | Calon Kepala Badan Intelijen Negara, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dinilai tak boleh memiliki misi sendiri jika jadi memimpin lembaga telik sandi.

Alih-alih memiliki visi dan misi sendiri, BG –sapaan Budi Gunawan– harus mengemban misi Presiden Joko Widodo.

“Budi Gunawan tinggal menjalankan permintaan Presiden. Dia tidak boleh punya agenda sendiri. Bisa salah besar nanti,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksda (Purn) Soleman Ponto kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Intelijen, kata Soleman, menjalankan tugas berdasarkan unsur utama keterangan (UUK) yang diberikan oleh Presiden. UUK ini menjadi bahan pertimbangan kebijaksanaan.

“Kita tak tahu apa yang diminta (Presiden, sebelum permintaan diberikan),” ujarnya.

Paling penting bagi Budi Gunawan, menurut Soleman, ialah bisa melaksanakan perintah Presiden dengan sebaik-baiknya, dan bukannya menjalankan harapan masyarakat.

“Harapan masyarakat itu harus disampaikan kepada Presiden. Presiden kemudian memberi perintah kepada dia,” ujar Soleman.

Selanjutnya pada tingkat implementasi, bos intelijen harus berkoordinasi dengan aparat intelijen yang ada seperti Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS), Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, intelijen pabean, intelijen imigrasi, dan lain-lain.

Pakar militer Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Kusnanto Anggoro berharap Budi Gunawan dapat melakukan reformasi menyeluruh di internal BIN yang melingkupi reformasi empat dimensi, yakni orientasi, struktur organisasi, akomodasi perkembangan teknologi, serta meritokrasi dalam rekrutmen.

Kusnanto menilai, selama ini BIN belum memiliki orientasi yang tuntas. Oleh sebab itu harus ada pembagian kerja yang baik di antara agen intelijen di Indonesia, baik BAIS, Polri, Imigrasi, dan Pabean.

“Saya kira intelijen berada dalam suasana yang lebih demokratik dibanding dulu pada masa Orde Baru,” ujarnya.

Selain itu, tantangan yang dihadapi saat ini demikian banyak. Bukan hanya tantangan internal seperti isu SARA, tapi juga tantangan eksternal.

Perubahan lingkungan strategis di kawasan, baik Asia Tenggara, Asia Pasifik, jazirah Arab, perlu disikapi oleh BIN.

“Sekarang orientasinya lebih banyak ke persoalan domestik, dan itu oke saja. Tapi saya kira pada akhirnya kita membutuhkan sebuah orientasi agar BIN lebih menjadi out good-looking,” katanya.

Reformasi berikutnya menyangkut organisasional. Selain tujuh deputi yang telah ada, pembentukan intelijen maritim juga perlu diakomodasi oleh BIN karena program Presiden Jokowi menitikberatkan pada poros maritim.

“Beliau harus berdiskusi dengan Presiden, mengusulkan tentang perubahan struktur organisasi BIN, termasuk di antaranya membentuk intelijen maritim,” ujar Kusnanto.

BIN juga harus mengakomodasi perkembangan teknologi. Sebab, intelijen modern bersenjatakan teknologi.

Terakhir, reformasi rekrutmen yang akan dilakukan oleh BIN. Jenjang meritokrasi di mana posisi ditentukan oleh prestasi, ujar Kusnanto, dapat dibangun di lembaga intelijen itu.

“Rekrutmen dan meritokrasi ini jadi sendi penting untuk membangun corporateness(kesejawatan) bagi mereka yang bernaung di bawah BIN,” kata Kusnanto.

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR, Charles Honoris, berpendapat penunjukan Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso akan membawa angin segar.

“Saya percaya Budi Gunawan bisa menerapkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap Indonesia,” kata Charles, Jumat (2/9).

Menurut politikus PDIP itu, BG akan menghadapi tantangan untuk memperbaiki koordinasi dalam fungsi intelijen dengan lembaga penegak hukum, khususnya soal penanganan pidana terorisme.

“Sinergi yang baik antara BIN dan Polri akan membuat upaya penanganan kasus terorisme lebih efektif,” ujar Charles.

Ia berharap BIN dapat mencari solusi atas banyaknya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, seperti penculikan anak buah kapal asal Indonesia yang berulang oleh kelompok militan Abu Sayyaf.

Budi Gunawan akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi DPR pekan depan. (CNN Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *