Palembang. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2024 secara virtual yang dipimpin langsung Mendagri M. Tito Karnavian, bertempat di ruang rapat Polda Sumsel, Jumat (21/3/2025) pagi.
Dalam rakor tersebut i Gubernur Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya pada Gubernur Herman Deru yang telah membantu anggaran PSU Kabupaten Empat Lawang yang akan digelar pada tanggal 26 April 2025 mendatang.
“Terima kasih kepada para Gubernur yang telah membantu dalam anggaran. Seperti pak Herman Deru yang telah memberikan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp15 Miliar atau 46, 83 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan Empat Lawang senilai Rp. 32.030.983.521”, ungkapnya.
Menghadapi digelarnya PSU ini, Mendagri mengingatkan agar tetap waspada terhadap isu kamtibmas, karena polarisasi masyarakat atas pilihan masih terjadi. Mesin-mesin politik pum masih bergerak.
“Jangan diremehkan perkara keamanan, terutama di daerah konflik seperti Empat Lawang-Sumsel. Juga di daerah yang walaupun bukan daerah konflik, namun selisih suaranya sedikit.,” sambung Tito.
Kemendagri mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan seluruh daerah yang akan menggelar PSU. Berdasarkan data jumlah anggaran yang telah di back up total keseluruhannya sebesar Rp. 676.489.897.099.
Dikatakan Mendagri, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) ada 15 daerah yang sudah selesai yang telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 ke Kemendagri per tanggal 9 Maret 2025.
“Pelantikan nantinya untuk yang tingkat provinsi oleh Presiden, sedangkan untuk Bupati/Walikota dilantik oleh Gubernur masing-masing. Untuk 15 daerah ini sudah selesai dan tinggal dilantik saja,” tambahnya.
Selain itu lanjut Mendagri, ada 24 daerah yang akan menggelar PSU. Dua (2) Pilkada dimenangkan kotak kosong yakni kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka.
“Untuk PSU seluruhnya ada 14 daerah, dengan rincian 1 provinsi yakni Papua, 11 kabupaten diantaranya kabupaten Empat Lawang, dan 2 kota yaitu Banjarbaru dan kota Palopo. 10 daerah PSU sebagian terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota,” tegasnya.
Tito menekankan sebagai langkah pencegahan PSU untuk kembali memastikan ketersediaan anggaran, serta menggiatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Sementara Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon berakhir pada 1 hari sebelum dimulainya masa tenang PSU. Pelaksanaan metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon mempedomani ketentuan yang dimuat dalam pertimbangan hukum putusan MK atas perselisihan hasil pemilihan masing-masing serta tidak melaksanakan metode kampanye.
“Untuk 7 daerah dengan durasi waktu tindak lanjut putusan MK masa kampanyenya selama 7 hari,” tandasnya.
