oleh

Astrada Minta Solusi terkait Penutupan Tambang Rakyat di Muara Enim

MUARA ENIM – Berdasarkan surat yang telah diberikan oleh Ormas Projo untuk mendampingi Asosiasi Masyarakat Batu Bara(Asmara) Kabupaten Muara Enim kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan audensi tentang Tambang Rakyat (TR) dan mencarikan solusi tentang permasalahan yang ada di TR. Senin, (2/11/2020).

Hal tersebut langsung disambut baik oleh ketua DRPD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki melalui Ketua Komisi 1 H Marsito beserta Sekretaris dan Anggota Komisi 1.

Turut hadir dalam audensi tersebut ketua komisi 1 DRPD Muara Enim H Marsito, Sekertaris Komisi 1 Boni Nofian, Wakil Ketua Mukarto SH beserta Anggotanya Piardi, H Ajis Rahman SE dan Abrianto SE, Ketua Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) Kabupaten Iin Sukadis, Ketua Astrada Provinsi (Herman), Ketua Asosiasi Masyarakat Batu Bara (Asmara) Juniardi alias Keyjhon, Ketua Ormas Projo Muara Enim Deni Eka Candra, Anggota Intelkam Polres Muara Enim, Awak Media dan para anggota dari Astrada, Asmara dan Ormas Projo.

MUARA ENIM – Tak hanya Asosiasi Masyarakat Batubara (Asmara), Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) juga turut melakukan audiensi dengan pihak DPRD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (2/11/2020).

Dalam audensi tersebut ketua Astrada Muara Enim, Iin Sukadis mengatakan, tujuan dari audensi dengan DPRD Muara Enim untuk melaporkan dan menyuarakan hak rakyat dalam urusan Tambang Rakyat (TR) serta meminta untuk mencarikan solusi yang tepat karena menyangkut kebutuhan ekonomi rakyat dalam menunjang hidupnya.

“Perlu diketahui audensi ini sudah yang kedua kalinya, yang pertama pada tahun 2010 dan yang kedua ini pada tahun 2020. Hal itu tentu menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD untuk mengkaji dan mencari solusi masalah TR ini. Dan berharap audensi ini dapat membuahkan hasil yang berpihak kepada masyarakat kedepannya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Astrada Provinsi Sumsel, Herman Efendi. “Maka di sini kami sangat berharap banyak dengan Dewan untuk mencarikan solusi terkait masalah TR ini karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Sebanyak 6100 kepala keluarga yang mencari nafkah untuk anak istri mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Muara Enim H Marsito mengatakan, masukkan dan saran yang telah disampaikan tadi akan kami tampung dan perjuangkan apalagi audensi ini sudah tejadi dua kali, yang pertama pada tahun 2010 yang lalu dan sekarang tahun 2020. Tentunya dengan jeda waktu yang cukup panjang ini, timbul tanda tanya, apakah ada hambatan atau apapun yang dapat menghambat penyelesaian masalah ini.

“Apa yang disampaikan hari ini akan ditampung, dikaji, dan diperjuangkan sesuai keinginan kita semua. Nantinya dengan waktu singkat ini, Komisi 1 DRPD Muara Enim akan membuat surat untuk melaksanakan audensi dengan Gubernur H Herman Deru dengan melibatkan perwakilan Asmara dan Ormas Projo,” tuturnya. (Rahmad)

Komentar

Berita Lainnya