oleh

(Artikel) Rekonstruksi Peran Kepolisian Era Reformasi

Oleh : KOMPOL. SURYADI, SIK, M.H.(Serdik Sespimmen Dikreg Ke – 61 Tahun 2021)

Menjadi seorang Polisi, dewasa ini, telah menjadi salah satu profesi yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Hal ini dibuktikan dengan ramainya pemuda dan pemudi kita berpartisipasi di dalam seleksi penerimaan Bintara dan Taruna angkatan baru, dengan sorot mata dan air muka yang dipenuhi optimisme dan kegairahan baru untuk mengabdikan diri kepada Ibu Pertiwi melalui perannya sebagai Bhayangkara.

Setiap tahun, Bintara dan Taruna angkatan baru tersebut, ditempa dan dididik dengan sangat ketat dan disiplin, guna mendapatkan essensi pemahaman dari tugas sebagai seorang Bhayangkara. Kita tentu ingat dengan “Sumpah Palapa” yang terkenal itu. Seorang Mahapatih yang memiliki mimpi teramat besar dan obsesif, Gadjah Mada, secara gamblang, menyatakan berjanji hendak menyatukan Nusantara yang teramat luas ini. Meskipun hingga akhir hayat, janji tersebut belum bisa direalisasikan, namun, selang ratusan tahun berikutnya, sebuah proklamasi kemerdekaan yang dibaca pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta, serta perjuangan yang luar biasa di masa Perang Revolusi, baik melalui upaya diplomasi dan fisik, akhirnya bisa juga mewujudkan mimpi Sang Maha Patih Gajah Mada tadi.

Meskipun memang secara teritorial belum betul-betul sempurna, namun apa yang dicapai oleh Bangsa Indonesia, sebuah langkah maju dalam kerangka bentuk keseriusan tekad untuk mengeksekusi Sumpah Palapa tadi.

KEPOLISIAN LALU DAN KINI

Dimasa lalu, setiap rakyat itu menaruh hormat yang tinggi kepada Kepolisian. Semua orang segan untuk berurusan dengan Polisi. Seolah-olah, berdekat-dekatan dengan Kepolisian itu merupakan pangkal masalah yang justru akan menjatuhkan diri kita ke jurang permasalahan yang tak bertepi.

Sikap tersebut bersumber pada, pengalaman buruk kita yang dijajah begitu lama oleh Kolonial Belanda. Belanda, dalam menegakkan ketertiban dan keamanan, menjadikan Kepolisian Kolonial Belanda sebagai instrumen untuk tugas tersebut.

Dan, di dalam melaksanakan instrumen tadi, Kepolisian tidak sungkan untuk menggunakan kekerasan dan senjata tajam, yang diharapkan dengan penggunaan tersebut, bisa menancapkan rasa takut dan perasaan inferior terhadap Kepolisian dan Pemerintahan Kolonial.

Pengalaman buruk itu tentu tidak ingin kita bawa pula di dalam kehidupan bernegara kita setelah merdeka. Maka, wajah Kepolisian benar-benar dirubah dan direkonstruksi secara fundamental. Bukan lagi sebagai alat gebuk Pemerintah terhadap rakyat, namun sebagai pengayom masyarakat. Bukan lagi sebagai tukang jagal rakyat, namun kini bertransformasi menjadi sentra pemecahan masalah yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun, memang Kepolisian di era sebelum reformasi, pada akhirnya lambat laun sempat jatuh juga ke dalam konflik kepentingan. Di tengah semakin perkasanya Jenderal Soeharto di masa Orde Baru (Orba), Kepolisian justru di dorong sebagai alat kekuasaan di dalam menambah bobot obesitas kekuasaan pada waktu itu. Sehingga, Kepolisian kemudian mulai melenceng dari rel asasinya sebagai Pengayom Masyarakat.

Maka ketika meledak peristiwa Reformasi 1998, salah satu yang mejadi tuntutan substansial masyarakat sipil adalah agar Kepolisian dipisah dari Institusi Milier (ABRI) dan didorong sebagai alat Pemerintah untuk menegakkank ketertibandan keamanan masyarakat, dengan batasan menggunakan kekerasan fisik yang sangat minimalis.

Bahkan, status Polisi kemudian didegradasi sebagai kelompok sipil yang diperkenankan mengakses persenjataan yang dibolehkan. Kemudian melalui terbitnya UU Tentang Kepolisian, Polisi benar-benar dipisahkan dari Militer dan di dorong untuk kompatibel dengan mazhab demokrasi yang telah disepakati oleh Bangsa Indonesia semenjak runtuhnya Rezim Orba.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada begitu banyak catatan minor disana-sini terkait performa Kepolisian. Namun, masyarakat masih menaruh harapan yang besar kepada Kepolisian untuk terus melakukan reformasi di dalam internalnya sendiri, dan melakukan adaptasi secara komprehensif di dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Berbeda seksali dengan apa yang dirumuskan oleh Vitale (2007), di dalam bukunya, “The End Of Policing”, yang mendapati fakta bahwa Kepolisian di Barat hari ini, khususnya di Amerika, justru semakin mengalami disfungsi yang sangat signifikan di dalam beradaptasi dengan iklim dan tuntutan demokrasi dari zaman.

Sehingga, sering dikritik sebagai lembaga yang tidak memiliki relevansi pada abad ke-21 ini, maka Kepolisian Indonesia justru sebaliknya. Meskipun sering kali mengalami turbulensi kepentingan, disebabkan elite politik yang kerap kali menarik para perwira
tinggi Kepolisian untuk ikut didalam orkestra politik yang mereka tampilkan, namun, masih banyak pula sosok-sosok idealis di internal Kepolisian yang memiliki komitmen terhadap Pemerintahan yang demokratis dan bersetia kepada semua regulasi negara yang berkaitan dengan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ARAH BARU POLRI

Di bawah komandonya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Kapolri), benar-benar mengalami tantangan yang tidak sederhana. Ketika dia baru saja dilantik, ketika itu juga dia pergi menemui semua element masyarakat, guna memberikan semacam tabayyun mengenai sikap dan independensi Beliau sebagai Kapolri ketika dikaitkan dengan masalah-masalah kekinian yang tegah ditangani Kepolisian, seperti masalah Habib Rizieq Shihab (HRS), atau juga baku tembak Kepolisian dengan Kader Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu sebelum pelantikannya.

Tabayyun seperti itu sangat perlu dilakukan, guna memberikan penjelasan secara clear mengenai dinamika penegakkan hukum yang tengah menjadi sorotan tajam publik, juga bagaimana sikap Kepolisian terkait berbagai macam ormas Islam yang di dalam bahasa perdebatan populisme itu didiskreditkan sebagai kelompok yang tidak memiliki komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Singkatnya, Kepolisian tengah terjebak pada berbagai macam arus kepentingan elite politik, yang kalau kemudian tidak bisa secara tegas membuat demarkasi/garis pemisah, maka kekhawatiran publik mengenai independensi Polri sebagai salah satu pilar dari penegakan hukum di indonesia akan kian menemukan pembuktiannya.

Namun jika kita melihar paparan Kapolri ketika rapat bersama dengan Komisi Hukum DPR RI beberapa waktu yang lalu, bagaimana visi dan misi yang disampaikannya ke publik mengenai komitmen-nya untuk mendorong Kepolisian menuju arah yang semakin demokratis, modern dan profesional, maka arah baru Kepolisian dengan jargon Polri Presisi merupakan suatu keniscayaan yang akan membawa Polri sebagai lembaga yang memiliki public trust yang utama dari masyarakat secara luas.

Bagaimanapun, dalam sebuah negara demokratis, Kepolisian itu mengambil posisi yang penting di dalam terjamin dan terselenggaranya nilai pokok dari konsepsi negara hukum, yang di dalamnya itu kita berbicara mengenai falsafah mengenai equality before the law, rule of law, due process of law dan juga kaedah justice delayed justice denied. Yang mana, kesemua falsafah itu merupakan ajaran inti di dalam suatu mazhab negara yang menjadikan hukum sebagai panglimanya.

Namun untuk mencapai itu semua, tentu kita harus berbicara dari aspek-aspek yang paling teknis dan sederhana, dimana interaksi antara Kepolisian dan masyarakat itu sangat sering terjadi, sampai pada relung terkecil kehidupan masyarakat.

Dan pararel dengan itu Polri juga harus selalu berbenah dan yang paling utama untuk terlebih dahulu menekankan komitmen internal, khususnya terkait dengan bagaimana dengan aktualisasi keseriusan dan ketegasan elite Polri khususnya, di dalam menertibkan anggota Kepolisian dari praktik penyalahgunaan wewenang ketika sedang melaksanakan tugasnya di semua sektor, baik pada bidang lalu lintas (lantas), narkotika, kriminalitas konvensional, cyber crime, dan sebagainya.

Sebab dengan begitu, maka diharapkan akan terwujudlah wibawa Kepolisian yang makin baik lagi di mata masyarakat, disebabkan pelayanan dan komitmen dari institusi untuk terus berbenah dan menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan tugas Polri ke depan nantinya. Salam Polri Presisi !

Komentar

Berita Lainnya