oleh

Aktifis di Babel Angkat Bicara Terkait Penghentian Kasus Sijuk

Belitung | Penghentian penanganan kasus Sijuk oleh aparat kepolisian lantaran adanya perdamaian ke dua belah pihak terus mengemuka.

Satu demi satu aktifis lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung angkat bicara soal penghentian kasus tersebut.

Selain Wahana Lingkungan (Walhi) Kepulauan Babel, LSM Fakta Beltim melalui ketuanya, Ade Kelana juga angkat bicara. Menurut Ade, dalam penangan kasus Sijuk harus ada pemilahan masalah atau kasus yang terjadi.

“Pertama ilegal mining dan perambahan hutan lindung. kedua, kasus pengrusakan Peralatan tambang yang terjadi di area ilegal oleh petugas, ketiga kasus penganiayaan oleh oknum penambang terhadap petugas pol PP dan termasuk Wagub Babel,” demikian kata Ade dalam rilis yang dikirim, Kamis (26/12).

Dia menegaskan bahwa untuk kasus yang pertama tidak seharusnya dilakukan perdamaian karena pelaku berhadapan dengan peraturan dan perundang2an, bukan dengan perangkat pelaksana (petugas) hukumnya.

“Artinya secara aturan ada kerugian negara disitu, karena undang-undang Minerba, undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah tentang penggunaan kawasan hutan, kemudian daerah tersebut informasinya sudah di tetapkan sebagai salah satu kawasan Geopark Belitong, itu sebenarnya yang sudah dilanggar. Jadi tidak dimungkinkan untuk dapat dilakukan perdamaian,” tandasnya.

Sementara untuk kasus kedua dan ketiga, lanjut Ade juga tidak serta merta dapat diselesaikan di luar pengadilan dalam pengertian damai, tanpa ada kelanjutan hukum, seharusnya hukum tetap berlanjut dan perdamaian yang dilakukan dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan keputusan hukuman nantinya.

“Langkah Perdamaian yang diambil para pihak dalam kasus Sijuk akan membuat preseden hukum yang tidak baik dikemudian hari dan akan memancing oknum-oknum untuk melakukan ilegal mining, dan jika terjadi kekerasan dapat diselesaikan dengan berdamai saja,” cetusnya.

Maka kata Ade, penegak hukum tidak bisa menghentikan kasus ini. Dengan tugas dan fungsinya penegak hukum seharusnya tetap menajalankan perintah undang-undang dengan penegakan hukumnya.

“Seandainya proses hukum tidak dilaksanakan, berarti penegak hukum tidak melaksanakan perintah undang-undang dengan baik,” tandasnya.

Ade mengatakan, justru akan menjadi kekhawatiran apabila ada pihak lain yang menuntut dan mempraperadilankan pihak penegak hukum tentang permasalahan ini, sepertinya akan dapat mencoreng wajah penegakan hukum kita kedepan.

“Sudah seharusnya negara hadir dan wajib memproses perkara-perkara yang deliknya murni tanpa harus adanya laporan, bukan malah mengalah dengan melakukan perdamaia,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan M.Haris selaku Plt.GEBRAK Babel. Haris mengatakan penghentian penanganan Kasus Sijuk oleh pihak Kepoliasian sudah mencederai penegakan hukum di Babel.

“Dalam UU No 41 tentang Kehutanan. Jelas kegiatan penambang salah dan di tambah lagi pemukulan kepada pejabat Negara yang sedang menjalankan tugas,” tandasnya.

Menurut dia, upaya damai boleh-boleh saja namun tidak menghilangkan perbuatan pelanggaran hukumnya.

“Ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di hari yg akan datang.
Kita heran saja, siapa dalang yang bermain di belakang kasus ini..? Ada apa dengan Polres Belitung. Ini masih tanda tanya buat kita,” kata M.Haris, Kamis (26/12/2019).(doni)

Komentar

Berita Lainnya