pemkab muba pemkab muba
Palembang

Komisi I DPR RI Pertanyakan Keberadaan Mobil Online

139
×

Komisi I DPR RI Pertanyakan Keberadaan Mobil Online

Sebarkan artikel ini
kunker
pemkab muba pemkab muba

Komisi I DPR RI Pertanyakan Keberadaan Mobil Online PALEMBANG I Komisi I DPR RI mempertanyakan bantuan pusat melalui program   layanan Internet Kecamatan (PLIK)  dan Mobil PLIK (MPLIK). Namun dari bantuan yang digelontorkan pada tahun 2013 dengan anggaran mencapai Rp 3 triliun secara nasional belum diterima secara transparan oleh Pemerintah Daerah.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Joko Ujianto mengatakan bahwa tim panja yang dibentuk untuk melakukan pendataan dan evaluasi terhadap program ini, karena berdasarkan data yang pemerintah daerah seperti Kota Palembang hingga saat ini belum menerima mobil online tersebut.

“Bukan terjadi penyimpangan,Pada tahun  2013 lalu Sumsel sendiri menerima sebanyak 180 kendaraan, namun didistribusikan kemana saja mobil itu kami tidak tahu, apakah ke Kabupaten/Kota yang belum dapat mengakses internet, Palembang sediri mendapatkan 4 mobil namun berdasarkan Pemkot tidak menerima,”kata Joko, saat melakukan pertemuan dengan pemerintah Palembang di ruang Parameswara, Senin (30/5).

Ketua Komisi I DPR RI Dr Abdul Kharis Almasyhari tersebut salah sasaran.Komisi I menyebutkan jika empat kecamatan di Kota Palembang mendapatkan bantuan PLIK dan MPLIK yang programnya sendiri telah dihentikan sejak tahun 2013 silam. Namun, dari semua data dan pengakuan seluruh camat serta pejabat terkait, PLIK dan MPLIK tak ditemui di empat kecamatan yang disebut tersebut.

Dilanjutkan Kharis, pihaknya  akan melakukan kroscek kesalahan data tersebut. Asumsi jika Sumsel sama dengan Palembang masih saja melekat di pikiran banyak pihak.

“Mungkin kekeliruan ketika kita melihat data pembagian PLIK dan MPLIK ini di Banyuasin. Kesalahannya karena kita kira Banyuasin, Palembang, dan Sumsel sama saja. Padahal Banyuasin itu Kabupaten yang bersebelahan lokasinya dengan Kota Palembang,”ujarnya.

Iapun menyatakan jika dengan kondisinya saat ini, Palembang memang tidak pantas masuk dalam prograa PLIK dan MPLIK. Pasalnya, program ini hanya diperuntukkan bagi daerah yang kesulitan mengakses internet dengan penyediaan layanan internet di kecamatan ataupun secara mobile.

“Kunker kita ini tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap program itu, karena banyak laporan kita dengar mobil PLIK itu tidak beroperasi dengan baik. Kita yakin kalau Kota Palembang sudah sangat baik akses internetnya, apalagi kan Palembang sudah sering menjadi tuan rumah even internasional,”ujarnya.

Plt Sekda Kota Palembang Kurniawan menyatakan jika ia mendapatkan laporan jika sebelumnya PLIK dan MPLIK tersebar di empat kecamatan di Palembang, yakni Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, serta Bukit Kecil.

“Namun, barangnya itu memang tidak pernah kelihatan. Bahkan Diskominfo kita juga tidak mengetahui adanya PLIK dan mobil online, Palembang tidak pernah menerimanya,”tegasnya.

Terkait hal itu, Dinas Perhubungan dan Kominfo (Dishubkominfo) Sumsel pun mengakui jika Palembang tidak termasuk dalam pembagian PLIK dan MPLIK oleh Kementerian Kominfo. Sumsel sendiri disebut mendapatkan 180 PLIK yang merupakan perangkat internet di kecamatan serta 105 MPLIK yang berupa mobil operasional online. Beberapa daerah yang disebut mendapatkan PLIK dan MPLIK diantaranya Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, OKI, serta OKU Timur.(Supardi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *