Anggota DPR RI Dapil Sumsel II ini sangat menyayangkan kondisi yang ada di rumah sakit kayuagung karena infrastrukturnya masih belum layak dan bisa dikatakan yang paling buruk. “Rumah sakit kayuagung ini mungkin yang paling buruk dari semua rumah sakit yang ada, bisa kita lihat infrastruktur yang ada di RSUD Kayuagung ini banyak yang retak-retak jebol, drainasenya tadi kita lihat bolong semua,”katanya.
Menurutnya, hasil sidak yang dilakukan ini nanti akan disampaikan kepada pemerintah harus segera ada bantuan harus ada perbaikan. “Kemarin kita sidak di RSUD Muara Enim jika dibandingkan dengan dengan RSUD Kayuagung sangat jauh bahkan kelas satu di Kayuagung setara dengan kelas tiga di Muara Enim, ditambahlagi kebersihan jauh sangat jauh,”kata Irma membandingkan.
Katanya, pihaknya juga sempat menanyakan terkait SDM yang ada di RSUD. Namun, pihak rumah sakit menjelaskan untuk SDM sudah tercukupi mulai dari Dr spesialisnya Alhamdulillah sudah lengkap. “Hanya infrastruktur dan alkesnya yang memang belum memadai,”ungkapnya.
Menurutnya, kedatangannya ke RSUD Kayuagung bukan untuk memberikan penilaian akan tetapi untuk membantu. “Sebagagi anggota Dewan yang membidangi kesehatan saya ingin membantu RSUD Kayuagung apa yang bisa kami bantu, karena kita ingin pelayanan kepada masyarakat itu harus diutamakan, yang jelas ini saya sudah fhoto-fhoto dan akan disampaikan pada saat sidang nanti,”jelasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Kayuagung, Dr Dedi Sumantri melalui Kabag TU RSUD Kayuagung, Fuad mengakui, bahwa perbaikan di RSUD Kayuagung selama ini masih belum maksimal karena dari tahun 2003 belum hingga saat ini belum ada rehap kalaupun ada hanya perbaikan yang kecil-kecil. “Untuk kedepan kita akan berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan kita sudah menganggarkan untuk penambahan ruangan,”jelasnya.
Terkait masalah Alkes yang kurang memadai dirinya menjelaskan, bahwa untuk alat kesehatan itu tidak bisa di caver melalui dana APBD yang bisa itu melalui dana DAK sementara dana DAK ini sudah ada juknis belum lagi sudah dikurangi 10 persen. “Jadi itulah kendala kita memang dananya tidak mencukupi, memang ada barang-barang yang sudah kita usulkan tapi tidak bisa dibeli karena diluar dari juknis penggunaan DAK, tapi dengan adanya kinjungan ini kita berharap dewan yang terhormat bisa mengawal proposal yang kita ajukan kepusat, dan sangat berharap ada respon dari pemerintah pusat,”jelasnya. (Romi Maradona)
